REFORMASI HUKUM

PENGAWASAN

PENELITIAN

CDS adalah pusat studi tentang isu penahanan dan pemasyarakatan dan mendukung reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana.

Reformasi Hukum

CDS mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan reformasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan global pada isu hak asasi manusia, pencegahan penyiksaan dan hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi, pemberantasan korupsi dan kolusi dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Penelitian dan advokasi kebijakan yang pernah dilakukan antara lain:

  1. Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat di layanan Pemasyarakatan.
  2. Pengeluaran tahanan demi hukum yang berhubungan dengan penahanan Ilegal dan masalah di fasilitas penahanan Pemasyarakatan.
  3. Pengembangan peran pengawasan internal pemasyarakatan dan pelayanan publik di bidang layanan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
  4. Penguatan kapasitas Pemasyarakatan dengan mengembangkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), meningkatkan kemampuan untuk melakukan Counter Violent Extremist (CVE), mengembangkan Pulau Nusakambangan sebagai Pulau Pemasyarakatan, serta menyusun kajian terkait community-based correction, pos bantuan hukum Pemasyarakatan, reintegasi anak yang berhadapan dengan hukum, sistem penilaian perilaku narapidana dan lain-lain.

Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Protokol Optional Konvensi Anti Penyiksaan, CDS telah melakukan kunjungan berkala untuk memantau pemenuhan hak-hak narapidana, tahanan, dan anak di dalam Lapas dan Rutan. CDS mengumpulkan informasi terkait tindakan penyiksaan, perlakuan buruk, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Lapas dan Rutan. Hasil pemantauan ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk langkah perbaikan. Kunjungan berkala telah dilakukan sejak tahun 2012-2015 dengan metodologi survei yang variable dan indikatornya diambil dari Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner (SMR), Bangkok Rules, Havana Rules, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan pada 63 Lapas dan Rutan di 16 wilayah di Indonesia, dengan responden 840 narapidana laki-laki, 621 tahanan laki-laki, 385 narapidana perempuan, 35 tahanan perempuan, dan 418 anak.

Penelitian

Kami melakukan penelitian atau kajian terkait isu penahanan dan masalah pemasyarakatan untuk menyediakan data dan informasi. Hasil penelitian kami digunakan untuk advokasi, dijadikan rekomendasi kebijakan supaya sistem pemasyarakatan di Indonesia sejalan dengan hak asasi manusia, berperspektif good governance, dan menghormati keadilan sosial.