Hari ini (23/1) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengikuti kegiatan orientasi di kantor wilayah tempat mendaftar. Kegiatan orientasi dilaksanakan sejak Senin (22/1) kemarin. Kegiatan ini wajib mereka ikuti untuk menjadi PNS di lingkungan Kemenkumham.

Tahun 2017 merupakan titik balik reformasi dunia Pemasyarakatan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham RI pada awal tahun 2017 membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang berada dalam wewenangnya. Sebanyak 17.528 orang telah lolos dalam seleksi CPNS Kemenkumham RI dan 14.000 di antaranya sebagai Penjaga Rutan.  Petugas Pemasyarakatan dengan latar belakang pendidikan SLTA atau sederajat tersebut akan disebar ke UPT di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) di Indonesia yang berada di wilayah hilir, Pemasyarakatan mendapatkan porsi sorotan yang lebih banyak ketimbang lembaga penegakan hukum lainnya. Hal ini berdasarkan pada proses peradilan pidana kita yang masih menganut asas penghukuman, dimana para aparat penegak hukum (APH) gemar menjatuhkan hukuman penjara, ditambah lagi pola pemikiran masyarakat Indonesia yang masih menganut pemahaman punitif, membuat Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas atau overcrowding. Kondisi ini kemudian berdampak pada terhambatnya Pemasyarakatan dalam menjalankan tujuan keberadaannya, reintegrasi sosial.

Dengan adanya penambahan jumlah personil ini diharapkan dapat menjawab permasalahan overcrowding yang selama ini menjadi sorotan publik pada dunia Pemasyarakatan. Namun benarkah kebijakan ini adalah solusi yang tepat?

Ketimpangan dan implikasinya

Persoalan ketimpangan jumlah petugas dan narapidana menjadi salah satu masalah pokok yang memiliki dampak sistemik bagi Pemasyarakatan. Pada tahun 2016 tercatat secara nasional jumlah rasio perbandingan petugas dan narapidana atau tahanan adalah 1 : 71. Idealnya Pemasyarakatan membutuhakan rasio sebesar 1 : 20. Angka tersebut adalah rasio nasional, pada beberapa tempat angka tersebut bisa jauh lebih besar. Center For Detention Studies (CDS) mencatat sebanyak 227.460 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Indonesia terdaftar di bawah kewenangan Ditjenpas.

Minimnya Petugas Pemasyarakatan menjadi kesulitan tersendiri dalam penanganan overcrowding yang tengah dihadapi oleh dunia Pemasyarakatan Indonesia. Selain itu, layanan pembinaan menjadi tidak optimal, penanganan pada gangguan ketertiban menjadi sulit serta pengawasan kegiatan yang dilakukan di dalam Lapas dan Rutan gagal terealisasi dengan baik. Contoh tersebut adalah dampak nyata dari sebuah masalah yang memiliki dampak pada masalah lainnya. Inilah yang kemudian dinamakan sistemik.

Potensi solusi yang dapat menjadi masalah

Penambahan jumlah personil Pemasyarakatan memang menjadi angin segar di tengah badai yang menyelimuti dunia Pemasyarakatan di Indonesia. Sayangnya penambahan personil tersebut, tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang. Jika tidak segera disadari oleh para pemangku kebijakan terkait, 14 ribu petugas baru ini justru akan menimbulkan permasalahan lainnya. Isu Lapas khusus narapidana risiko tinggi (high risk) yang baru disahkan pada awal 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly adalah tantangan teraktual dalam dunia Pemasyarakatan Indonesia.

Penanganan narapidana high risk dengan narapidana umum, tentunya tidak bisa disamaratakan. Hal ini berdasarkan pada tingkat ancaman yang diberikan oleh narapidana high risk jauh lebih besar. Sebut saja potensi melakukan doktrin nilai-nilai radikal serta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di dalam Lapas atau Rutan baik kepada Petugas Pemasyarakatan dan WBP yang berada pada satu lingkungan.

Sebagai contoh pada tahun 2016 Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly mengatakan bahwa terdapat tiga orang petugas lapas di Palembang yang menjadi radikal setelah gagal menjalankan program deradikalisasi akibat minimnya pemahaman agama yang dimiliki (Republika, 2016).  Selanjutnya disusul dengan kasus penyelundupan pil ekstasi sebanyak 1,2 juta butir yang melibatkan seorang narapidana dan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada awal Agustus 2017 (Tribunnews.com, 2017). Kedua contoh tersebut merupakan kasus-kasus yang bisa saja menyerang para petugas baru ke depannya.

Dalam wacana terbaru saat ini,  para petugas baru memang belum masuk dalam porsi peruntukkan pada Lapas high risk yang dibuat oleh Kemenkumham, namun penanganan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas overcrowding adalah hal yang patut untuk diperhatikan. BPSDM selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Kemenkumham.

Kemenkumham melalui BPSDM sudah seharusnya menyediakan pelatihan keterampilan bagi para petugas baru Pemasyarakatan. Hal ini penting untuk dilakukan agar mereka siap menghadapi ancaman dalam masa penugasan ke depannya. Jika hanya mengandalkan Kantor Wilayah (Kanwil) setempat yang memberikan pelatihan, hal ini bukanlah solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas petugas baru Pemasyarakatan di Indonesia.

 

Penulis: Rinaldi Ikhsan

Leave a Comment