Sistem peradilan pidana formal ternyata tidak sesuai dengan harapan akan pembentukannya. Tingkat kejahatan di dalam masyarakat bukannya berkurang, namun terus mengalami peningkatan. Selain dari efektifitas pemenjaraan di Indonesia yang menjadi permasalahan, kapasitas penjara di Indonesia yang melebihi jumlah seharusnya menjadi salah satu masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata (Mustofa, 2010).

Data teraktual dari kapasitas penjara kita adalah 122 ribu, sementara jumlah narapidana saat ini telah mencapai 226 ribu. Jumlah yang besar untuk menyulitkan pembinaan yang berbasiskan standar internasional dan hak asasi manusia. Hal ini kemudian yang mendorong para praktisi serta akademisi yang bergerak dalam kajian kepenjaraan untuk mencari sebuah metode alternatif pidana yang lebih baik.

Dalam perkembangannya, pidana alternatif kemudian mengerucut pada konsep restorative justice sebagai salah satu cara dalam mengurangi permasalahan yang terjadi di Penjara Indonesia. Restorative Justice atau RJ merupakan konsep baru di dalam sistem hukum di Indonesia. Sebenarnya konsep ini sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Inggris dan Australia.

Selama ini sistem hukum Indonesia lebih kepada cara retributif (penghukuman) yang menurut sebagian orang tidak berjalan dengan baik (Mustofa 2010). RJ adalah proses dialog yang diarahkan agar pelaku mengakui kesalahan yang dibuat, membayar kerugian korban, menunjukan penyesalan dan melakukan permintaan maaf. Sementara dari pihak korban harus secara implisit memaafkan dan memberikan pengampunan (Atalim, 2013 dan Candra, 2013).

Konsep RJ pertama kali diperkenalkan oleh John Braithwaite pada tahun 1990-an dimana telah mendorong para Kriminolog untuk mengkaji kemungkinan penerapan dari konsep tersebut dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial, baik pelanggaran hukum pidana maupun konflik sosial yang lebih luas, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. RJ sebagai konsep sesungguhnya merupakan kelanjutan atau pengembangan konsep reintegrative shaming, oleh penggagas yang sama dimana lebih dulu dipublikasikan dalam crime, shame and reintegration (Mustofa, 2010).

Pelanggaran hukum memicu upaya formal oleh negara dan upaya informal oleh anggota komunitas atau masyarakat untuk mengontrol tindakan yang salah. Aspek sentral dari kontrol sosial yaitu apa yang oleh Braithwaite sebut pada tindakan mempermalukan (shaming), didefinisikan sebagai semua proses menunjukan ketidaksetujuan yang diniatkan atau untuk menimbulkan rasa penyesalan pada orang yang dipermalukan serta dikecam oleh orang lain (Lily, Ball & Cullen, 2015 : 184).

Di Indonesia, penerapan RJ selain menjadi solusi alternatif, prinsip keadilan yang dikenakan baik kepada korban dan pelaku dinilai lebih berkeadilan. Misalnya dalam kasus Nenek Minah yang sempat menghebohkan pemberitaan di media-media Indonesia. Nenek Minah, 55 tahun dilaporkan oleh pemilik perkebunan PT. Rumpun Sari Antan IV dengan tuduhan telah mencuri 3 buah butir kakao. Ia pun terancam pidana penjara selama 1 tahun atau denda sebesar 500 juta.

Pidana Alternatif di Negara Australia

Pemerintah New South Wales, negara bagian Australia Barat menerapkan pidana minimum bagi 46 kejahatan  yang diatur dalam sentencing procedure act setelah mengalami amandemen. Diantaranya adalah tersangka obat-obatan dan penyerangan yang disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol. Pidana minimum yang dimaksud adalah bagi tahanan atau narapidana yang dihukum kurang dari enam bulan, maka akan dihapuskan. Pada periode tersebut mereka akan mendapatkan pembinaan non penjara. Kebijakan ini dianggap telah membantu mengurangi 10 persen over kapasitas di dalam penjara serta menghemat anggaran sebesar 33 – 47 juta dollar Australia dalam setahun (Lind dan Eyland, 2002).

Visualisasi Pidana Alternatif oleh Center for Detention Studies (CDS) https://www.youtube.com/watch?v=mfu_ZbjHNII&t=10s

Kasus Nenek Minah Tak Perlu Terjadi

Dalam tujuan pemidanaan yang tertuang pada bab 1 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 54 ayat 2 dijelaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menariknya dalam RKUHP ini terdapat sebuah pedoman perumusan pidana alternatif selain penjara. Pasal 58 RKUHP menjelaskan bahwa Hakim memiliki pertimbangan guna menghindarkan seseorang dari pidana penjara, lalu menggantinya dengan pidana alternatif.  Syarat untuk pengambilan putusan diperlukan pertimbangan pada latarbelakang dan tujuan pemidanaan itu sendiri (pasal 54 dan 55 RKUHP).

RKUHP membagi jenis pidana alternatif menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial serta pidana tambahan. Untuk pidana denda angka terkecil dimulai pada 100 ribu rupiah hingga 12 milyar rupiah. Pidana denda sendiri bagi pelaku korporasi jumlahnya dapat ditingkatkan sesuai kategori, dan berbeda dengan yang dijatuhkan kepada perseorangan.

Dalam konteks RJ serta alternatif pidana dalam RKUHP, kasus Nenek Minah sebetulnya dapat diselesaikan dengan adanya mediasi melalui pengakuan perbuatan dengan syarat menyanggupi akan mengembalikan kerugian korban. Hal ini kemudian dapat menghindarkan dari proses hukum yang berlaku. Melalui rancangan RKUHP terbaru, kasus ini bisa dihindarkan atas kehendak Hakim dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Sayangnya dalam permasalahan implementasi, Pemasyarakatan sebagai bagian dari SPPT tidak bisa melakukannya sendirian. Hal ini membutuhkan kesepahaman bersama antar stakeholder lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Faktor lainnya adalah revisi peraturan yang membawahi sistem peradilan kita seperti RKUHP yang saat ini belum selesai dan dipredikasi akan selesai pada akhir 2017. Selain itu diperlukan revisi terhadap Undang-Undang yang dianggap mengganggu proses implementasi dari pidana alternatif di masa depan.

Rinaldi Ikhsan Nasrulloh

Leave a Comment