Senin (8/8) dilakukan Sosialisasi dan Uji Coba Pertukaran Data Perkara Pidana pada Tingkat Kasasi dalam Rangka Rintisan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Mahkamah Agung RI. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Wiryono, Mahkamah Agung (MA) ini melibatkan pejabat dan staf di wilayah Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wilayah DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung RI. Terlaksananya kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation, Center for Detention Studies (CDS), dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan mekanisme sistem pertukaran data antara Kepaniteraan MA dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta. Acara dimulai dengan sambutan dari Doddy Kusadrianto, perwakilan The Asia Foundation, sebagai penyelenggara. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Direktur Jenderal pemasyarakatan, I Wayan K. Dusak. Arahan selanjutnya adalah dari Ketua Kamar Pidana MA, Dr Artidjo Alkostar tentang urgensi system peradilan pidana dan sekaligus membuka acara secara resmi.

Pada sesi berikutnya, Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran dan Direktur Teknologi Informasi dan kerja Sama juga memberikan arahan mengenai prosedur teknis pertukaran data perkara pidana tingkat kasasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Acara dilanjutkan dengan simulasi bersama  cara pertukaran data melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) berbasis web dan data Pengadilan Negeri. Simulasi berjalan dengan baik berkat dukungan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten. Uji coba pertukaran data perkara pidana ini sekaligus untuk memastikan pelaksanaan pertukaran data pada beberapa pengadilan dan UPT Pemasyarakatan di DKI Jakarta untuk kemudian di terapkan di wilayah hukum lainnya.

Sosialisasi dan Uji Coba gabungan pertama sudah dilakukan di wilayah Medan (14/7). Aplikasi pertukaran data terhubung dengan baik. 1800 daftar tahanan dari Ditjen PAS berhasil terkirim ke sistem direktori putusan Mahkamah Agung. Sebaliknya 68 data surat penetapan perpanjangan penahanan dari Kepaniteran Mahkamah Agung telah terkirim ke Ditjen PAS, Lapas/Rutan dan Pengadilan Pengaju.

Leave a Comment