Dalam beberapa tahun terakhir, media massa Indonesia ramai menyoroti kasus-kasus hukum yang membuat publik kembali mempertanyakan konsep keadilan di mata para aparat penegak hukum Indonesia. Tentu kita masih ingat kasus AAL, seorang anak yang didakwa karena tuduhan mencuri sandal jepit di Palu, Sulawesi Tengah, pada 2012 silam. Selain itu, ada juga kasus nenek Asyani di tahun 2015 yang dijatuhkan pidana penjara satu tahun dan denda Rp 500.000 karena dilaporkan mencuri tujuh batang kayu oleh Perum Perhutani. Terakhir, ada kasus Nurdin, kakek berusia 60 tahun, yang pada tahun 2016 lalu divonis 4 bulan 10 hari penjara karena dituduh mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT Agri Andalas. Tiga kasus ini hanyalah beberapa contoh dari banyaknya kasus kejahatan ringan yang berakhir dengan pidana penjara. Padahal, sebenarnya ada pidana percobaan, pidana denda, diversi, kerja sosial, dan rehabilitasi sebagai bentuk hukuman pidana non penjara yang juga disebutkan sebagai sanksi legal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang tentang Narkotika. Jika mempertimbangkan berbagai dampak pemenjaraan, maka pelaku kejahatan ringan semestinya tidak perlu dihukum dengan pidana penjara. Sebaliknya, mereka cukup menjalani pidana non penjara sebagai alternatif solusinya.

Berbagai studi mengenai penghukuman membuktikan bahwa pidana penjara lebih banyak memberikan dampak negatif bukan hanya pada pelaku, melainkan juga pada korban, keluarga, masyarakat, hingga negara. Dari sisi pelaku, pidana penjara dianggap merendahkan martabat narapidana sebagai seorang manusia. Narapidana tidak hanya mengalami pembatasan atas kebebasan untuk bergerak, melainkan juga mengalami keterbatasan dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan hidup yang lebih layak, seperti kebutuhan pangan, sandang, jaminan kesehatan, hingga perlindungan dari tindak kekerasan (Quinney, 2006). Dalam konteks kejahatan ringan yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 2.500.000 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan hidup yang layak tentu berdampak pada kerugian lebih besar pada diri pelaku dibandingkan kerugian yang telah ditimbulkan atas kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, pidana penjara juga dinilai tidak efektif dalam memerangi angka kejahatan karena tidak membawa efek jera. Pidana penjara justru melahirkan stigma dan menjadi ‘sekolah kejahatan’ bagi para pelaku, sehingga melahirkan peluang bagi pelaku untuk menjadi residivis (Hanks, 2008). Dari sisi korban, pidana penjara tidak membawa keadilan bagi korban karena fokus pemidanaan hanya pada pembalasan terhadap pelaku, sehingga kepentingan korban kerap tidak mendapatkan perhatian (Herman, 2005). Kondisi ini mengakibatkan pengabaian pada hak-hak korban dan korban tetap merasakan kerugian. Dari sisi keluarga, pidana penjara menyebabkan fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan keluarga narapidana ikut merasakan kerugian (Chui, 2016). Misalnya saja, anak-anak harus ikut menanggung beban membantu sang ibu mencari nafkah manakala fungsi ayah sebagai tulang punggung keluarga hilang selama ayah berada di penjara. Selanjutnya, pidana penjara juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Pidana penjara mengakibatkan alienasi terhadap pelaku dan memiliki konsekuensi pada sulitnya proses reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat karena adaptasi sulit untuk dilakukan (Nagin, Cullen, & Jonson, 2009). Terakhir, dalam dimensi negara, pelaksanaan pidana penjara membutuhkan biaya yang besar untuk pembangunan gedung serta biaya operasional yang menyertainya.

Meskipun pemenjaraan telah terbukti membawa dampak negatif, implementasi pidana non penjara juga tidak lepas dari berbagai kritik. Dalam kaitannya dengan efektivitas penghukuman pada pelaku, pidana non penjara dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak yang efektif jika pelaku tidak merasakan penderitaan di dalam penjara. Sebaliknya, pidana penjara terbukti lebih efektif karena, dalam beberapa tahun terakhir manakala penjara sudah semakin banyak dibangun, terbukti tren angka kejahatan menurun pada level terendah (Spelman, 2000). Di samping itu, dalam kaitannya dengan kepentingan korban, pidana non penjara yang diimplementasikan secara penuh tanpa adanya pidana penjara juga dianggap hanya akan memberikan keuntungan bagi pelaku, sedangkan korban tetap merasakan kerugian. Kondisi yang demikian tentu tidak adil bagi korban. Selanjutnya, pidana non penjara juga diprediksi akan menghadapi tantangan besar terkait penerimaan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Ada dua masalah yang menyebabkan munculnya resistensi pada masyarakat, yakni pertama karena masyarakat yang berorientasi pada ide penghukuman sebagai bentuk pembalasan akan resisten dan sulit berkontribusi pada upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan dan kedua karena masyarakat mengalami ketakutan akan menjadi korban kejahatan (fear of crime). Dalam kondisi resistensi yang besar pada masyarakat, alienasi tetap akan terjadi dan pelaku tetap mengalami kesulitan dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat meskipun tidak dengan adanya penjara. Terakhir, terkait biaya yang dikeluarkan negara, biaya yang dikeluarkan untuk pidana penjara dan non penjara tidak akan jauh berbeda karena membangun pusat rehabilitasi atau institusi non penjara juga membutuhkan biaya pembangunan gedung serta biaya operasional yang menyertainya.

Kritik terhadap pelaksanaan pidana non penjara pada dasarnya bertumpu pada masih kuatnya sikap punitif masyarakat terhadap para pelaku kejahatan. Masyarakat seakan tidak puas jika tidak membalas sebagaimana pepatah “mata dibalas mata, gigi dibalas gigi”. Namun, perlu ditekankan bahwa pidana non penjara bukan berarti melepaskan pelaku kejahatan begitu saja tanpa ada sanksi yang harus dijalankan. Pidana non penjara justru mengajarkan pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya saja, pelaku pencurian yang dijatuhkan pidana denda dan kerja sosial. Selain ia harus bertanggung jawab membayar denda kepada korban sebagai ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya, ia juga diajarkan untuk memiliki empati terhadap orang lain dengan kerja sosial yang dijalankannya. Hukuman dalam bentuk seperti ini terbukti jauh lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan juga menguntungkan bagi berbagai pihak, seperti: pelaku terhindar dari stigma dan tetap dapat menjalankan peran dalam keluarganya, korban terhindar dari pengabaian hak, terjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan negara tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku (John Howard Society of Alberta, 1998). Dengan demikian, pelaku kejahatan ringan akan lebih dapat merasakan manfaat dari pidana non penjara.

Pidana non penjara merupakan solusi nyata atas permasalahan dampak pemenjaraan pada pelaku kejahatan ringan. Bukti bahwa pidana non penjara dapat memberikan manfaat lebih besar kepada semua pihak, tidak hanya pada pelaku kejahatannya saja, merupakan fakta yang harus kita akui. Sudah semestinya orientasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan ringan berubah untuk tak melulu berorientasi pada pidana penjara. Tak perlu pidana penjara untuk pelaku kejahatan ringan. Cukuplah sudah AL, Nenek Asyani, dan Nurdin menjadi kasus terakhir agar tak ada lagi pelaku kejahatan ringan lainnya di negeri ini yang juga ikut merasakan pidana penjara seperti mereka.

 

 

Daftar Pustaka

Chui, W. H. (2016). Voices of the incarcerated father: Struggling to live up to fatherhood. Criminology and Criminal Justice, 16(1), 60–79. https://doi.org/10.1177/1748895815590201.

Hanks, S. (2008). Does prison work? International Review of Law, Computers & Technology, 22(1–2), 95–99. https://doi.org/10.1080/13600860801924964.

Herman, J. L. (2005). Justice from the victim’s perspective. Violence Against Women, 11(5), 571–602. https://doi.org/10.1177/1077801205274450.

John Howard Society of Alberta. (1998). Community correction. Alberta. Retrieved from http://www.johnhoward.ab.ca/pub/old/pdf/C29.pdf.

Nagin, D. S., Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2009). Imprisonment and reoffending. Crime and Justice, 38(1), 115–200. https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm284.

Quinney, R. (2006). The life inside: Abolishing the prison. Contemporary Justice Review, 9(3), 269–275. https://doi.org/10.1080/10282580600827900.

Spelman, W. (2000). What recent studies do (and don’t) tell us about imprisonment and crime. Crime and Justice, 27, 419–494. https://doi.org/10.1086/652204.

Leave a Comment