Peringatan hari Kartini yang jatuh pada hari ini sejatinya mengingatkan kita bagaimana gigihnya perjuangan perempuan di negeri ini sejak dulu. Perempuan-perempuan tangguh berjibaku melawan kerasnya budaya patriarki yang terlanjur berakar. Kini, setelah memasuki perkembangan abad 21, kisah perempuan telah terukir di berbagai sudut cerita, merambah dari lantai di gedung-gedung pencakar langit hingga lantai di tempat-tempat penahanan.

Perempuan yang hidup di dalam tempat-tempat penahanan. Pernah kah terpikirkan bagaimana kehidupan mereka di dalam sana?

Center for detention Studies pernah melakukan kajian mengenai situasi perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia, melalui Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan. Survei ini melibatkan 385 narapidana dan 35 tahanan perempuan dalam empat periode berbeda sepanjang 2013-2015.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa narapidana dan tahanan perempuan mengalami situasi hidup yang tidak cukup layak selama menjalani masa penahanan. Selain perampasan kemerdekaan, mereka juga harus mengalami keterbatasan hak untuk mengakses layanan-layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, seperti hak untuk mendapatkan makanan yang layak, air bersih, perlindungan dari tindakan pelecehan dan kekerasan, layanan kesehatan, dan kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan.

Situasi buruk yang terjadi pada perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan ini terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dibangun, para pembuat kebijakan, hingga pelaksana kebijakan di Pemasyarakatan belum sensitif gender. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi United Nation Rules for the Treatment of Woman Prisoners and Non-custiodial Measures for Woman Offenders (Bangkok Rules dan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules), serta mengesahkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, aturan-aturan khusus yang berlaku di Pemasyarakatan belum sepenuhnya merujuk pada ketiga aturan ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan masing-masingnya hanya menyebutkan 1—2 poin khusus yang menyebutkan perlakuan terhadap perempuan.

Mengapa kebijakan-kebijakan yang dibangun, para pembuat kebijakan, hingga pelaksana kebijakan di Pemasyarakatan yang belum sensitif gender? Di abad modern dimana akses informasi sangat mudah didapat seperti saat ini, tentu terlalu dangkal bila jawabannya hanya merujuk pada minimnya sosialisasi di lingkungan Pemasyarakatan. Situasi ini lebih dapat dilihat sebagai gambaran nyata, imbas dari kuatnya paradigma patriarkal di negeri ini.

Status perempuan sebagai kelompok inferior dalam tatanan sosial masyarakat menyebabkan adanya pembagian peran berdasarkan kerja secara seksual. Perempuan lebih banyak berinteraksi di ranah domestik sebagai pengasuh dan perawat keluarga, jauh dari aksi-aksi yang memberikan kesan bahaya, termasuk tindak kejahatan. Dengan demikian, jika ada perempuan yang melakukan kejahatan, maka tindakannya dianggap tidak wajar. Perempuan yang melanggar hukum akhirnya disebut sebagai penyimpang ganda, yakni pertama karena perempuan secara sosial tidak diharapkan melakukan pelanggaran dan yang kedua karena pelanggarannya itu sendiri (Mustofa, 2007). Konstruksi bahwa perempuan tidak semestinya melakukan kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh perempuan adalah sesuatu yang tidak wajar mengakibatkan pemikiran-pemikiran tentang situasi perempuan di dalam tempat-tempat penahanan kerap terabaikan. Kondisi demikian melatar belakangi para pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan di Pemasyarakatan belum sensitif gender.

Cerita mengenai situasi perempuan di dalam tempat-tempat penahanan merupakan salah satu contoh dari berbagai situasi buruk yang dialami perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di negeri ini. Cerita mengenai perjuangan perempuan menuju kehidupan yang setara memang masih panjang, namun bukan berarti hal ini dapat menjadi alasan untuk patah arang. Api perjuangan harus tetap menyala, saling menjaga.

 

 

Lilis Lisnawati

 

* Tulisan lengkap mengenai situasi perempuan di tempat-tempat penahanan ini dapat dibaca di Jurnal Perempuan 92: Perempuan dan Kebijakan dengan judul “Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan”.

Leave a Comment