Siapa Kami

Center for Detention Studies (CDS) adalah organisasi nonprofit yang berdiri sejak 19 Februari 2009 di Jakarta. Pendirian Perkumpulan Pusat Kajian Penahanan atau Center for Detention Studies ini tertuang dalam Akta Pendirian Perkumpulan Pusat Kajian Penahanan oleh Notaris Mukmin Amarullah, SH., M.Kn Nomor 3 tertanggal 19 Februari 2009 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-86.AH.01.06. Tahun 2009 (tertanggal 24 Juli 2009). 

CDS berdiri atas inisiasi aktivis hak asasi manusia dan akademisi yang peduli pada reformasi pemasyarakatan di Indonesia. Melalui program dan kegiatannya, CDS selalu berupaya mendorong perbaikan kinerja di institusi Pemasyarakatan agar dapat memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak bagi orang-orang yang sedang dirampas kemerdekaannya.

Pencapaian Kami

Sejak tahun 2009 CDS telah melakukan berbagai penelitian dan advokasi kebijakan tentang pelaksanaan sistem Pemasyarakatan. Hasil penelitian tersebut telah disusun dalam berbagai rekomendasi yang merujuk pada upaya perbaikan, seperti penanganan overcrowded, overstaying, pungutan liar, layanan publik, dan penguatan organisasi. Pada 2011, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan akses kepada CDS untuk melakukan kegiatan pemantauan pemenuhan hak-Hak narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 

Tim Kami

Tim CDS terdiri dari orang-orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang hak asasi manusia, gender, kriminologi, hukum, ekonomi, psikologi dan tata pemerintahan yang baik.

Visi Kami

Visi kami adalah mendukung penegakan hukum dan mendorong penghormatan hak asasi manusia termasuk hak orang yang sedang dihilangkan kebebasannya dan korban kejahatan sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Misi Kami

Misi kami adalah menjadi pusat data dan informasi yang aktual tentang penahanan dan pemenjaraan melalui penelitian mandiri, kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendorong advokasi kebijakan, dan mewujudkan advokasi kebijakan di instansi pemerintah.

Partner Kami