Peran serta masyarakat dalam dalam sistem Pemasyarakatan akan diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Center For Detention Studies (SDS), melaksanakan konsultasi publik untuk membahas draft Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang peran serta masyarakat dalam sistem pemasyarakatan. CDS adalah sebuah organisasi non-profit yang bermitra dengan The Asia Foundation, memberi perhatian khusus terhadap lembaga pemasyarakatan dalam bentuk program dan studi penelitian untuk pengembangan, perlindungan dan pemenuhan hak narapidana/tahanan.

Draft peraturan peran serta masyarakat ini sebelum melalui proses pengesahan dan penetapan oleh Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu mendapatkan masukan dari praktisi yang bersentuhan langsung dengan keseharian narapidana/tahanan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan melalui forum konsultasi publik ini.

Konsultasi publik tersebut dilaksanakan pada Selasa, 11 Oktober 2016 bertempat di Hotel Aston Inn, Mataram. Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Bapak Sevial Akmily membuka acara, turut didampingi oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen PAS, Bapak Djoko Setiyono dan perwakilan narasumber dari CDS, Bapak Muhammad Ali Aranoval. Dalam pembahasan draft peraturan tersebut dihadiri juga oleh pejabat struktural di jajaran Kanwil Kemenkumham NTB dan para akademisi.

Peran serta masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan belum berjalan secara optimal, hal ini menjadi landasan sosiologis mengapa perlu disusun peraturan ini. Selain itu, wujud tindakan nyata peran serta masyarakat perlu didukung landasan yuridis yang diatur dalam Peraturan Menteri.

“Berdasarkan teori yang berkembang saat ini orang yang melakukan kejahatan bukan hanya orang tersebut yang menanggungnya, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita (masyarakat) semua” tutur Ali dari CDS. Oleh sebab itu, masyarakat berperan serta untuk terlibat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Ada 4 (empat) peran masyarakat yaitu: correctional volunteer (langsung berhadapan dengan Napi/klien), social procedures (Ormas yang mendukung), gates keeper (masyarakat membuka pintu, menjembatani, seperti: Bale Mediasi) dan intimates (berlaku sebagai pelaku, teman dan komunitas, contohnya: Anton Medan).

Menurut paparan Djoko Setiyono, NTB dipilih sebagai salah satu perwakilan masyarakat yang berperan dalam pematangan peraturan ini karena dalam penerapan hukum restoratik positif dinilai baik. Selanjutnya diharapkan nantinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang peran serta masyarakat ini dapat implementatif.

Tulisan dan foto oleh: ntb.kemenkumham.go.id. Selengkapnya bisa dibaca di sini.