Fenomena pemenjaraan merupakan bagian yang masih sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hukum masih mengutamakan hukuman yang bersifat institusional di mana seseorang yang terbukti bersalah dihukum penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Akibatnya, mayoritas Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia mengalami overcrowding.

Masalah yang dialami Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama menjalani masa hukumannya adalah kurang terpenuhinya hak-hak mereka selama berada di dalam Lapas/Rutan. Dampak lain yang juga dialami oleh narapidana adalah stigma dan perlakukan diskriminatif yang kerap timbul ketika mereka telah selesai menjalani masa hukumannya dan kembali ke masyarakat.

Melihat dampak negatif pidana penjara, dibutuhkan suatu alternatif pidana sebagai upaya mereduksi permasalahan yang timbul akibat pidana penjara. Salah satu pidana alternatif yang berkembang adalah Community-Based Correction. Berdasarkan hal tersebut, Center for Detention Studies bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun kajian akademis sebagai upaya awal dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep Community-Based Correction.

Program Community-Based Correction diupayakan untuk melindungi masyarakat dan merehabilitasi para pelaku serta mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat. Program ini memiliki prinsip bahwa penghukuman seharusnya bersifat proporsional dalam mengatasi bahaya yang timbul dari suatu tindak kejahatan dan juga memungkinkan adanya rangkaian sanksi dan program yang sesuai antara hukuman dan kejahatan yang dilakukan, serta dengan pelaku kejahatan itu sendiri (MoCarthy, Mocharty, & Leone, 2001 dalam Larasati, 2009: 38).

Kajian akademis yang disusun digunakan sebagai dasar dalam menyusun buku panduan implementasi Community-Based Correction sebagai salah satu alternatif pidana di Indonesia. Konsep Community-Based Correction diwujudkan dalam berbagai jenis model dalam tahap pra-ajudikasi, ajudikasi, maupun pos-ajudikasi. Di Indonesia, konsep Community-Based Correction telah hidup dalam 9 model dan 4 program pembinaan yang ada dalam aturan pemidanaan. Buku ini memberikan pemaparan mengenai Community-Based Correction yang telah berkembang dan/atau memiliki peluang untuk diimplementasikan lebih jauh dalam sistem pemidanaan Indonesia, serta untuk merumuskan strategi yang dapat diupayakan dalam rangka implementasi tersebut.