Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Suatu kondisi rasa takur akibat diasingkannya terpidana dari masyarakat pada masa penjajahan Hindia Belanda pada periode 1872-1905.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 107)

Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)

Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas).

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)

Atau dikenal dengan nama lain Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice merupakan peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak. Aturan ini mendorong, penggunaan diversi sehingga anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat setempat. Aturan ini juga berisikan prosedur bagi pihak yang berwenang sebelum melakukan tindakan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjtnya aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak, pertimbangan melepaskan anak dari penahanan.

Centrale Gevangenissen atau penjara-penjara sentral adalah penjara yang dikenal dengan ciri khas sistem kamar bersama.

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendera Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004. Hlm. 5)

Cuti mengunjungi keluarga adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarga adalah:

• Istri atau suami;
• Anak kandung atau angkat atau tiri;
• Orang tu kandung atau angkat atau tiri atau ipar;
• Saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar; dan
• Keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

(Sumber: Pasal 41 Ayat (1) huruf (a) Penjelasan atas PP RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Dana Penunjang Pembinaan Narapidana adalah dana untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pembinaan narapidana sebagai pelengkap dana yang disediakan dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK).

(Sumber: Pasal 1 huruf (i) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana)

Istilah Kerja paksa pada masa Hindia Belanda yang lamanya lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 107)

Ekstra mural (Pembinaan di luar Lapas), pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

(Sumber: Undang-undang  tentang Pemasyarakatan, LN No. 77 Tahun 1995, penjelasan Pasal 6 ayat 1 dan Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007. Halm. 4).

Ketiadaan kegiatan atau pekerjaan yang membuat narapidana terbengkalai.

(Sumber: Direktorat jenderal Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2009. Hlm: 20)

Secara filosofis, first offender adalah orang yang baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan umumnya tidak memiliki riwayat pernah melakukan tindakan kriminal.

(Sumber: http://www.ussc.gov/Research/Research_Publications/Recidivism/200405_Recidivism_FirsOffender.pdf)

Sebuah kerja paksa yang dilakukan oleh para terpidana sepanjang hari didalam tembok setinggi 4,5 meter yang dikoordinasi layaknya seorang pekerja dalam sebuah perusahaan dan dilengkapi dengan seperangkat mesin, yang dikenal diistilah “perusahaan besar”.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 108)

Kantor pusat kepenjaraan di Jakarta pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 113)

Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia-Belanda yang menerapkan sistem kepenjaraan Starfgevangenissen sekaligus pencetus reformasi kepenjaraan bagi terpidana.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 109)

Hukuman  tutupan sunyi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin (keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS). Hukuman tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua ) kali 6 (enam) hari.

(Sumber: Pasal 47 ayat (2) huruf a dan ayat (4) UU No.12/95 tentang Pemasyarakatan)

Pengurus penjara pada zaman pendudukan jepang di Indonesia.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 113)

Insentif karya narapidana adalah pemberian sejumlah uang kepada narapidana sebagai penghargaan atas karyanya.

(Sumber: Pasal 1 huruf (g) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana)

Istilah kerja paksa pada masa Hindia Belanda yang lamanya dibawah tiga bulan.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 107)

Penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya.

(Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal. 22)

Ilmu Kepenjaraan.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 108)

Suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehiudpan bersama, keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.

(Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal. 22)

Latihan keterampilan adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara atau bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai wadah untuk belajar, berlatih, bekerja dan berproduksi.

(Sumber: Pasal 1 huruf (e) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana)

Lembaga pemasyarakatan anak adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina anak negara.

(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Maximum security adalah salah satu kategori sistem pengamanan penjara, yang mana ciri-ciri penjara maximum security adalah narapidana diisolasi di dalam sel, human contact dilaksanakan seminimal mungkin, narapidana tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan narapidana lain (atau dengan petugas penjara), narapidana dilarang untuk mendekorasi sel mereka, narapidana dikurung dalam sel selama 16 jam sehari, dan apabila ia akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ia harus dirantai, baik tangan, pinggang, hingga kedua kakinya.

(Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007. Hlm.37)

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)

Ombudsman adalah lembaga Negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan Negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat penyelenggara Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara.

Pasal 1 angka 1 RUU RI Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

(Sumber: Komisi Ombudsman Nasional. Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2006. Halm.36)

Termasuk dalam kelompok pidana ta’zir, yaitu pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya, karena putusan perkaranya harus diselesaikan oleh pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim.

(Sumber : Ahmad Hanafi yang dikutip oleh Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 3)

Pelayanan kesehatan tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Sumber: Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan)

Sistem kepenjaraan yang menyatakan penjara sebagi sarana pelaksanaan pidana. Sistem ini menghapus sistem kerja paksa bagi terpidana atau “Geweatelijke centralen”.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 109)

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

(Sumber: Pasal 43 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Bentuk pidana kerja pada masa penjajahan Hindia Belanda dalam bentuk dipekerjakan.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan diBalik Penjara, Jakarta: Teraju, 2008. Hal. 106)

Pembinaan adalah kegiatan utuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(Sumber: Pasal 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan)

Pembinaan mental spiritual serta pendidikan agama adalah salah satu wujud pembinaan Lapas bagi narapidana dan anak didik yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan kesadaran beragama yang tujuannya adalah agar warga binaan dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Poin A tentang Ruang Lingkup Pembinaan dan Poin C tentang Bentuk Pembinaan)

Pembinaan olah raga dan kesenian bagi warga binaan termasuk dalam bentuk pembinaan penyuluhan jasmani:

1) Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan olahraga, kesenian, dan rekreasi di dalam rutan/cabrutan sesuai fasilitas yang tersedia.

2)  Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1), tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan sepanjang tida mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan/Cabrutan.

3)  Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabrutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.

4)   Penyelenggaraan kegiatan olah raga berupa bola volly, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, catur, dan lain-lain, dilaksanakan di dalam Rutan/Cabrutan dan dalam pengawasan petugas

5)   Kegiatan rekreasi bagi tahanan di dalam Rutan/Cabrutan, meliputi;
      a)  Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh tahanan dan atau team yang didatangkan dari luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.
      b) Penyelenggaraan pertunjukan berupa pemutaran film, video, atau televisi, dan lain-lain.

6)  Memeberikan kesempatan pada tahanan untuk melakukan kegiatan sosial/bakti sosial yang sifatnya sukarela misalnya donor darah.

(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Poin C tentang Bentuk Pembinaan)

Hukuman (pidana) pokok yang juga dinamakan hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada seorang terhukum yang agak berat: dibedakan dari hukuman badan lain yang dinamakan “kurungan” yang memberikan penderitaan ringan.

(Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet. Ke-17, Pradnya Paramita: Jakarta, 2008, hal. 88)

Penerimaan narapidana terdiri dari tahap-tahap berikut:

1)  Penerimaan narapidana/anak didik yang baru masuk di Lapas/ Lapas Anak wajib disertai surat-surat yang sah.

2)  Penerimaan narapidana/anak didik yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang yang ditunjuk oleh komandan jaga.

3)  Regu jaga yang menerima narapidana/anak didik, segera meneliti apakah surat-surat yang melengkapinya sah atau tidak dan mencocokkan narapidana/anak didik yang tercantum di dalam surat tersebut.

4)  Regu jaga mengantar narapidana/anak didik beserta penga-walnya kepada komandan jaga.

5)  Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana/ anak didik yang bersangkutan.

6)  Setelah pencocokan selesai kemudian dilakukan pengge-ledahan terhadap narapidana/anak didik yang baru diterima.

7)  Dalam melakukan penggeledahan waiib mengindahkan norma-norma kesopanan. Penggeledahan terhadap narapidana dan anak didik wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.

8)  Jika dalam penggeledahah ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

9)  Apabila penggeledahan selesai, komandan jaga memerintah-kan untuk mengantar narapidana/anak didik baru beserta pengawainya dan surat-surat, barang-barang yang dibawa maupun hasil penggeledahan kepada petugas pendaftaran.

10)  Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan narapidana/ anak didik di tangan Kalapas/Kalapas Anak.

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hlm. 73)

Penempatan narapidana terdiri dari tahap-tahap berikut:

1)  Narapidana/anak didik yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.

2) Narapidana/anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat (Register G).

3) Setiap narapidana/anak didik wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaannya.

4)  Dalam penempatan narapidana/anak didik wajib memperhatikan penggolongan narapidana/anak didik berdasarkan;
       a) Jenis kelamin
       b) Umur
       c) Residivis 
       d) Kewarganegaraan
       e) Jenis kejahatan.
       f) Lama pidana.

5)  Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi: nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.

6)  Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan:
       a) Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana/anak didik.
       b) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
       c) Pengenalan dengan walinya.

7) Pengamatan dan penelitian oleh petugas Bimbingan Kemasyarakatan, wali narapidana/anak didik dan TPP yang mencatat awal tentang semua latar belakang narapidana/ anak didik untuk kepentingannya.

8)     Pengenalan singkat dengan Kalapas/Kalapas Anak.

9) Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling) selama-lamanya satu bulan.

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hlm. 74-75)

Penjara darurat merupakan ciri khas dari sejarah kepenjaraan RI tahap kedua. Adapun jenis penjra darurat adalah, (1) Penjara darurat yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya, (2) penjara darurat yang khusus didirikan dalam tempat-tempat penguin ngsian sebagai tempat untuk orang-orang yang dianggap sebagai mata-mata musuh. (3) Penjara-penjara darurat yang merupakan komponen dari tata peradilan pidana darurat yang diadakan dalam rangka mempertahankan eksistensi dan konsistensi dari NKRI.

(Sumber: Departemen Kehakiman dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan). Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2004. Hlm. 76)

Pengayoman adalah tindakan yang dilakukan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan.

(Sumber: Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Perlengkapan ibadah merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh perawatan jasmani maupun rohani. Perlengkapan ibadah yang diberikan meliputi satu lembar kain sarung (bagi warga binaan laki-laki) dan satu stel mukena (bagi warga binaan perempuan)

(Sumber: Pasal 5, Pasal 6, Pasal, Pasal 7, Pasal 8 dan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

“Kapal selam” adalah predikat yang diberikan kepada petugas yang selalu membela kepentingan individu penjara.

(Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 220)

“Kapal selam” adalah predikat yang diberikan kepada petugas yang selalu membela kepentingan individu penjara.

(Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 220)

Petugas regu jaga bertugas menerima tahanan baru di Rutan/Cabrutan di pintu gerbang. Petugas regu jaga bertugas meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut. Selanjutnya anggota regu jaga tersebut mengantar tahanan beserta surat-surat dan barang-barang bawaannya kepada kepala regu jaga. Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang bawaannya untuk dicocokkan dengan tahanan yang bersangkutan. Dalam melakukan penelitian, kepala regu jaga dapat melakukan penggeledahan dengan mengindahkan norma-norma kesopanan dan penggeledahan terhadap tahanan wanita dan anak didik wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.

(Sumber: Bab 4 Pelaksanaan Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(sumber: pasal 1 ayat 11 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Portir adalah penjaga pintu gerbang yang merupakan bagian dari unit keamanan dan ketertiban.

(Sumber: Bab VIII Sarana Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Pos Pengamanan Bawah adalah merupakan pos pengamanan yang terletak dibawah diantara Pos Atas pada pagar bagian dalam sekeliling Rutan.

(Sumber: Keputusan Menteri Kehkiman dan HAM RI No. M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan)

Post Adjudikasi adalah proses dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan hingga masa hukuman tersebut selesai dilaksanakan.

(Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)

Ragi belajar adalah suatu langkah atau tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian terselenggaranya Kejar Paket A. Ragi belajar dilaksanakan dengan memberikan rangsangan dalam bentuk:

1)  Kunjungan (study  tour) ke tempat-tempat industri kerajinan atau tempat yang ada kaitannya dengan bidang studi yang dipelajari;

2)  Lomba dan pameran hasil kerja warga belajar;

3)  Penghargaan dengan memberikan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) kepada Narapidana (warga belajar) yang telah mengikuti program dengan baik dan surat penghargaan kepada tutor.

(Sumber: Bab III dan IV Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana)

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari keterganlungan narkotika.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)

Reintegrasi sosial adalah satu filosofi penghukuman yang menganggap pada hakikatnya kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakat sehingga hukuman (pidana) yang diberikan kepada pelaku kejahatan lebih mengupayakan reintegrasi atau bersatunya kembali pelaku kejahatan dengan masyarakatnya

(Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan. Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2009)

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(Sumber: Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)

Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.

(Sumber: Pasal 1 Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 TAHUN 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tentang Remisi)

Remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada Napapidana dan anak pidana, yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan)

(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan)

Nilai program pemulihan (restorative) untuk mengharapkan pelaku untuk melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan.

(Sumber: M. Ali Aranoval dkk., Kajian Akademik tentang Bapas sebagai Bahan Usulan dalam RUU Hukum Acara Pidana, Jakarta: CDS, 2011, hal. 26)

Nilai program pemulihan (restorative) untuk menyediakan pihak-pihak yang terancam atas kejahatan-kejahatan tertentu untuk berpartisifasi dalam penyelesaiannya.

 (Sumber: M. Ali Aranoval dkk., Kajian Akademik tentang Bapas sebagai Bahan Usulan dalam RUU Hukum Acara Pidana, Jakarta: CDS, 2011, hal. 26)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana perawatan rohani adalah perlengkapan baik berupa tempat maupun buku-buku keagamaan serta bacaan yang dapat dipergunakan untuk pembinaan moral dan akhlak. Yang dimaksud sarana dan prasarana perawatan jasmani adalah tempat dan alat olah raga.

(Sumber: Penjelasan atas Pasal 18 PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)

Strafgevangenissen adalah penjara-penjara pidana.

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendera Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004. Hlm. 5)