JAKARTA, 31 Maret (CDS) — Penetapan wabah virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret yang didasarkan pada fakta bahwa penyebaran virus terjadi ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom, mengatakan sudah terdapat lebih dari 118.000 kasus di 114 negara, tidak terkecuali Indonesia. 

“Kami sangat khawatir dengan tingkat penyebaran dan keparahan serta dengan kelambanan. karena itu kami telah membuat penilaian bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi,” ucap Tedros Adhanom (11/3) lalu.

Lapas dan rutan menjadi salah satu titik rentan persebaran virus karena over kapasitas yang masih menjadi salah satu permasalahan utama. Hal tersebut dikarenakan narapidana kesulitan menjaga jarak satu sama lain. Banyak negara kemudian mengeluarkan kebijakan terkait persebaran virus di dalam lapas maupun rutan. 

Singh Grewal, Jaksa Agung negara bagian New Jersey, berencana mengeluarkan narapidana dengan risiko rendah sebagai upaya menekan laju persebaran virus. 

“Penjara dapat menjadi inkubator bagi penyakit oleh sebab itu kita harus mengambil langkah berani dan tegas,” ungkap Grewal.

Di tempat lain, jaksa agung negara bagian New South Wales yakni Mark Speakman, menyatakan narapidana dapat dibebaskan di bawah new emergency powers dengan tetap memperhatikan risiko terhadap keselamatan masyarakat, perlindungan terhadap korban kekerasan domestik, dan pengaruh terhadap korban sebelum mengeluarkan narapidana.

Di Eropa, Jerman dan Ethiopia juga melakukan hal serupa. Negara bagian jerman, North-Rhine Westphalia berencana mengeluarkan 1.000 narapidana sedangkan Ethiopia berencana mengeluarkan sebanyak 4.000 narapidana yang dijerat karena kasus kecil, narkoba, atau masa tahanannya kurang dari satu tahun. 

“Mengingat sifat penularan virus dan untuk mengakhiri kepadatan di penjara, 4.011 narapidana telah dihentikan dan diberikan pengampunan.” kata Adanech, Jaksa Agung di Ethiopia.

Dua negara lain seperti Afghanistan dan Iran juga mengeluarkan puluhan ribu narapidana sebagai upaya membendung laju persebaran virus. 

Di Indonesia sendiri, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) saat ini tengah mengkaji upaya pembebasan narapidana demi mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dalam diskusi daring yang dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM, Kriminolog, juga salah satu peneliti dari CDS pada Minggu (29/3) dengan topik kebijakan penahanan dan pemidanaan saat pandemi Covid-19 di Indonesia lalu, terdapat tiga poin yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembebasan.

Pertama, pembebasan tidak menyebabkan peningkatan tindak kriminal di masyarakat. Kedua, perlunya jaminan bahwa para tahanan dan narapidana akan kembali ke lapas dan rutan sebelah pandemi berakhir. Terakhir, sebelum dilakukannya pembebasan perlu diadakan rapid test untuk mengetahui status para narapidana.

Chairul Anam, Komisioner Komnas HAM, juga menyatakan perlunya kategorisasi sebelum pembebasan dilakukan.

“Harus ada kategorisasi terhadap kelompok rentan, kelompok yang sudah menjalani hukuman, atau yang lain,” imbuhnya.

Kebijakan pengeluaran narapidana yang telah dilakukan banyak negara tentu bisa menjadi contoh untuk Indonesia. Bila kebijakan ini berhasil dalam menekan laju persebaran wabah, bukan tidak mungkin bila tidak ada tahanan maupun narapidana di dalam lapas maupun rutan yang harus menjadi korban.