Center for Detention Studies
Researches
Advocacies
Monitoring
is a nonprofit organization established on February 19, 2009 in Jakarta. CDS was founded by human rights activists and academics who are concerned with penal reform in Indonesia. Through its programs and activities, CDS always strives to improve performance in Correctional Institutions in order to provide protection, respect and fulfillment of the rights of people who are being deprived of their liberty.
“Kapal Pengayoman Nusakambangan” sumber: database cds.
Research
We conducted a lot of researches in order to improve the correctional system in Indonesia.
Advocacies
We has also involved in regulation drafting related to correctional system in Indonesia.
Monitoring
We do monitoring to ensure that the rights and obligations of detainees and prisoners are properly and cleanly fulfilled from corruption, collusion, and nepotism (KKN).
RECENT NEWS
SAH! RUU Pemasyarakatan Resmi Jadi Undang-Undang
(07/007/12) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-28 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemasyarakatan menjadi undang-undang. Hal ini tentu menjadi kabar bahagia bagi...
Buklet Panduan Intervensi Krisis di UPT Pemasyarakatan
Pada 04 Januari 2022 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor PAS-01.HH.01.04 Tahun 2022 Tentang Buklet Panduan Intervensi Krisis di UPT Pemasyarakatan. Materi dalam buklet ini diolah berdasarkan...
Press Release Webinar Perubahan Politik Pemidanaan dan UU Pemasyarakatan:
Jakarta, 27 September 2021. Menyikapi tragedi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang pada 08 September 2021 lalu, Center for Detention Studies (CDS), The Asia Foundation/ Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (TAF/AIPJ2), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan...
OUR WORK
Pengendalian Overcrowding: Analisis Kontribusi Kebijakan Terhadap Penurunan Angka Kepadatan Hunian Lapas/Rutan
Analisa kondisi dan strategi penanganan overcrowding telah direncanakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Lapas...
Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan
Buku ini disusun dengan maksud agar Standar Pelayanan Pemasyarakatan dapat diterapkan dengan baik oleh penyelenggara layanan pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi...
Community Based Corrections: Peluang dan Strategi Implementasi di Indonesia
Community-based corrections merupakan sebuah konsep penghukuman yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan akibat pidana penjara dengan menekankan pada pembinaan berbasis masyarakat....
Policy Brief Penyelenggaraan Makanan yang Layak bagi Narapidana dan Tahanan di Institusi Pemasyarakatan
Makanan merupakan hak dan kebutuhan yang fundamental bagi narapidana dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan krusial ini. Center for Detention Studies (CDS) yang bekerja sama dengan...
Policy Brief Potensi Gangguan Keamanan
Menyebarnya SARS-CoV-2, atau lebih dikenal dengan Covid-19, menimbulkan kekhawatiran mengenai penularan virus tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)....
Policy Brief Penahanan & Fair Trial
Situasi COVID-19 telah menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk ikut melakukan langkah pencegahan penyebarannya, terutama di tempat-tempat penahanan. Per 1 Mei 2020, Direktorat Jenderal...