Paspedia

Paspedia adalah ensiklopedia digital terintegrasi yang memuat berbagai istilah terkait dengan isu pemasyarakatan.

 

Terminologi Umum

Abolisi

Abolisi adalah hak untuk menyatakan bahwa hak tuntut-pidana harus digugurkan atau suatu tuntutan pidana yang telah dimulai harus dihentikan.

(Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet. Ke-17, Pradnya Paramita: Jakarta, 2008, Halm. 2)

Amnesti

Amnesti adalah hak pernyataan umum, bahwa undang-undang pidana tidak akan menerbitkan akibat-akibat hukum apapun juga bagi orang-orang tertentu yang bersalah telah melakukan suatu atau beberapa tindak pidana tertentu pula.

(Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet. Ke-17, Pradnya Paramita: Jakarta, 2008, Halm. 2)

Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

(Sumber: Pasal 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan)

Balai Pemasyarakatan

Pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

(Sumber: pasal 1 ayat 4 UU No. 12 Tahun 1995)

Community Based Correction

Suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.   

(Sumber:http://lapasbandaaceh.blogspot.com/2010/12/pemberdayaan-lapas-terbuka-sebagai_21.html)

Cuti Menjelang Bebas
  1. Bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.
  2. Bentuk pembinaan anak negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

(Sumber: Pasal 41 Ayat (1) huruf (b) Penjelasan atas PP RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Integrasi

Pemulihan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan masyarakat.

(Sumber: Pasal 1 poin 8e PP No. 31 Tahun 1999)

Lembaga Pemasyarakatan

Tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan

(Sumber: Pasal 1 ayat 3 UU No. 12 Tahun 1995)

Narapidana

Terpidana yang menjalani hukuman pidana dengan hilangnya kemerdekaan di Lapas.

(Sumber: Pasal 1 ayat 7 UU No. 12 Tahun 1995)

Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)

Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan. Hanya negara yang meratifikasi atau menerima konvensi PBB menentang penyiksaan yang dapat meratifikasi atau menerima OPCAT. Tujuan dari OPCAT adalah untuk mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk tindakan tidak manusiawi yang lainnya dengan membentuk suatu sistem kunjungan regular ke tempat-tempat penahanan yang dilakukan oleh badan-badan independen internasional dan nasional. Baik badan internasional maupun nasional tersebut akan melakukan kunjungan regular dan dapat melakukan interview pribadi dengan orang-orang yang mereka tentukan atau pilih. Segera setelah kunjungan tersebut badan-badan ini akan merusmuskan rekomendasi-rekomendasi perbaikan mengenai perbaikan mengenai perlakuan dan kondisi penahanan dari orang-orang yang dirampas kebebasannya

Kemudian untuk membentuk suasana kerja sama laporan Sub-komite akan bersifat rahasia, kecuali apabila Negara pihak yang terkait memberikan persetujuan atas publikasi laporan tersebut, atau gagal bekerja sama dengan ahli-ahli pelaksana kunjungan. Sementara kerahasiaan bukanlah suatu keharusan bagi badan pelaksana kunjungan di tingkat nasional. Badan-badan ini kemudian akan melanjutkan kerja dengan pejabat-pejabat yang relevan mengenai implementasi rekomendasi mereka. Mereka juga akan bekerja sama, bertukar informasi dan saran.

(Sumber: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/)

Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa hukuman pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

(Sumber: Pasal 43 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada mereka agar menjadi warga yang berguna didalam kehidupan masyarakat.

 (Sumber: penjelasan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Penghukuman

Penghukuman atau yang lebih dikenal dengan pemidanaan atau dengan bahasa lainnya disebutkan pertanggungjawaban pidana, diartikan oleh Rescue Pound sebagai suatu bentuk kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

(Sumber: Romli Atmasamita, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 65)

Post Adjudikasi

Proses dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan hingga masa hukuman tersebut selesai dilaksanakan.

(Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)

Reformasi Birokrasi Publik

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek berikut:

  1. Kelembagaan (organisasi)
  2. Ketatalaksanaan (business process)
  3. Sumber daya manusia aparatur

(Sumber: http://www.kejaksaan.go.id/reformasi.php?idkat=1&id=2)

Remisi

Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman pidana.

(Sumber: Pasal 1 ayat 1 Keppres RI No. 174 Tahun 1999)

Rumah Tahanan Negara

Unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-PK 04.10 Tahun 1990)

Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kemfbali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)

Terpidana

Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(Sumber: Pasal 1 ayat 6 UU No. 12 Tahun 1995)

Adjudikasi

Proses dan tahap dalam peradilan pidana yang meliputi pemeriksaan perkara di pengadilan hingga tahap pembacaan putusan pengadilan.

(Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)

Anti Prohibition Policy

Anti Prohibition Policy adalah upaya penanggulangan kejahatan narkotika melalui cara-cara melegalkan (dekriminalisasi) perdagangan dan peredaran serta penggunaan narkotika melalui pengawasan tertentu.

(Sumber: Didin Sudirman. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI. 2007. Hlm. 243)

Badan Kearsipan

Badan, lembaga atau instansi yang bertugas menyimpan dan memelihara arsip.

(Sumber: Ig. Wursanto, Kearsipan 1, Yogyakarta: Kanisius, 1991. Hal. 13)

Cabang Rumah Tahanan Negara

Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah Rutan selain yang dibentuk oleh Menteri di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Cabang RUTAN mempunyai tugas dan fungsi RUTAN di daerah hukum Cabang RUTAN yang bersangkutan. Cabang RUTAN mempunyai fungsi:

  1. Melakukan pelayanan tahanan dan pengelolaan Cabang RUTAN;
  2. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan Cabang RUTAN;
  3. Melakukan urusan tata usaha.

(Sumber: Pasal 24 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03. Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)

Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti mengunjungi keluarga adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarga adalah:

  • Istri atau suami;
  • Anak kandung atau angkat atau tiri;
  • Orang tu kandung atau angkat atau tiri atau ipar;
  • Saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar; dan
  • Keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertical.

(Sumber: Pasal 41 Ayat (1) huruf (a) Penjelasan atas PP RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

(Sumber:  Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

Klien Pemasyarakatan

Seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Mediasi

Mediasi atau dalam bahasa inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

 

(Sumber: Joni, Emirzone. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.h.69).

Novum

Novum adalah sesuatu yang baru, hal yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan.

(Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet. Ke-17, Pradnya Paramita: Jakarta, 2008, Halm. 80)

Pemasyarakatan

Kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyrakatan berdsarkan sistem pemasyrakatan, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

(Sumber : Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 tahun 1995)

Pembimbingan

Pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara, Jakarta; Teraju, 2008. Hal. 128)

Pembinaan

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana, dan anak didik pemasyarakatan.

(Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP No. 31 Tahun 1999)

Pidana Bersyarat

Orang yang dijatuhi pidana tetapi pelaksanaan hukumannya tidak dijalani, kecuali jika Terpidana tersebut sebelum habis masa percobaannya melanggar syarat yang telah ditentukan, maka hakim atas per­mintaan jaksa memerintahkan supaya orang tersebut menjalani pidananya.

(Sumber: Penjelasan Pasal 35 huruf a, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan)

Pra Adjudikasi

Proses dan tahap dalam peradilan pidana yang meliputi penyelesaian perkara di lingkup penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan.

(Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)

Reintegrasi Sosial

Pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan.

(Sumber : Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara, Jakarta; Teraju, 2008. Hal. 128)

Riyadh Guidelines

Ditetapkan melalui Resolusi No. 45/112 dalam Sidang Pleno PBB ke-68, tanggal 14 Desember 1990. Dalam konsiderannya, Riyadh Guidelines sadar akan besarnya jumlah anak-baik yang mungkin berkonflik dengan hukum maupun tidak-ditelantarkan, diabaikan, diperlakukan salah, dipaparkan pada penyalahgunaan narkoba, berada dalam lingkungan yag terpinggirkan, dan secara umum berisiko sosial. Pada aspek perundang-undangan, Riyadh Guidelines mengarahkan Negara-Negara pihak untuk memberlakukan dan menegakkan prosedur dan undang-undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak kesejahteraan anak.

(Sumber: Hadi Sopeno, kriminalisasi Anak, Jakarta: Gramedia, 2010, hal. 81)

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Unit pelaksana dibidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

(Sumber: Pasal 27 Bab II Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04-PR.07.03 Tahun 1985)

Tahanan

Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990)

Warga Binaan Pemasyarakatan

Narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

(Sumber: Pasal 1 ayat 5 UU No. 12 Tahun 1995)

Rumah Tahanan

Admisi Orientasi

Admisi orientasi dikenal pula dengan istilah Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Pada proses ini pembimbing pemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap-tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, CMB hingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.

(Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009 Hlm. 114)

Advokat

Advokat adalah pengacara, konsultan hukum yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)

Alibi

Alibi adalah ketidakhadiran tertuduh pada saat dan di tempat kejahatan atau pelanggaran sedang dilakukan.

 (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.hal.8)

Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian atau anggota kepolisian yang selanjutnya disebut dengan anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

 (Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Bantuan Hukum

Jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

 (Sumber: pasal 1 ayat 9 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat)

Bantuan Hukum secara Pro Bono

Jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

 (Sumber: Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma)

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

BAP adalah pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.

Bimbingan Kegiatan

Suatu kegiatan yang meliputi usaha mneyalurkan dan mengembangkan bakat dan keterampilan serta pengelolaan hasil karya tahanan.

 (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

Buku Register A

Buku yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/ penetapan penahanan menurut golongan tahanan tersebut.

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hlm. 71)

Buku Register A II

Buku register A.II digunakan untuk tahanan di tingkat Kejaksaan.

Buku Register A IV

Buku Register A.IV digunakan untuk tahanan pada tingkat Banding.

Buku Register B, B I, B II

Buku register B digunakan untuk mencatat identitas narapidana dan tahanan anak.

Buku Register B II

Buku register BII digunakan untuk narapidana dengan masa pidana sementara 1 s/d 20 tahun.

Buku Register C

Pencatatan berkaitan dengan seseorang yang dihukum dan dikarenakan ketidakmampuannya dalam membayar hutang.

Buku Register E

Pencatatan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya yang menemui narapidana atau anak didik pemasyarakatan dicatat dalam buku daftar kunjungan.

(Sumber: Pasal 30 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Buku Register G

Buku register G adalah buku untuk mencatat riwayat penyakit yang dialami narapidana maupun tahanan selama di dalam Lapas.

 (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan)

Diskresi

Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

(Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Diskriminasi Rasial

Diskriminasi rasial berarti pembedaan, pelarangan, pembatasan atau pengutamaan apa pun yang didasarkan pada ras, arna kulit, asal-usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tuj uan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan hak -hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan dasar di setiap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum yang lain.

 (Sumber: Konvensi Internasional tentang Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi Rasial Pasal 1)

Diversi

Diversi  merupakan program atau cara penyelesaian perkara dengan mengalihkannnya dari Sistem Peradilan Pidana formal. Tujuannya untuk: menghindari penahanan, menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi si pelaku pada saat telah berada di luar, agar si pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana. Diversi juga bertujuan agar bagaimana sedapat mungkin pelaku kejahatan atau pelanggaran terhindar dari pidana penjara karena sebenarnya sistem peradilan pidana pun memiliki keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun secara sumber daya manusia

(Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4thEd)).

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

(Sumber: Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pidana Anak)

Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

 (Sumber:  Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Hakim Anak

Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim Anak harus mempunyai kualifikasi: a) telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

 (Sumber: Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

Hakim Kasasi

Hakim Kasasi adalah hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.

 (Sumber: Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)

Hizen van Bewaring

Hizen van Bewaring adalah Rumah-rumah tahanan.

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendera Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004. Hlm. 5)

Hukum Perdata

Hukum perdata atau hukum sipil adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang diterbitkan karena tiap-tiap orang boleh (a priori) memelihara atau memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri menurut pendapat-pendapatnya sendiri.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur perhubungan antara orang, termasuk badan hukum, mengatur pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka timbal balik dan hak-hak mereka atas kebendaan.

 (Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.2008. Hlm. 53)

Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya

 (Sumber: Ikhtisar Ilmu Hukum, Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006. Hal. 84)

Hukum pidana juga dapat diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

 (Sumber: Prof. Moeljatno. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan atau pidana kurungan berdasarkan KUHP Pasal 18 adalah:

  • Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
  • Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau Pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
  • Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

 (Sumber: Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Jaksa

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak seagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Justifikasi Intervensionis

Suatu argumen yang menekankan pada hal-hal baik yang dapat dicapai oleh program-program yang dilaksanakan oleh para ahli kesejahteraan anak.

 (Sumber: Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 47)

Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.

 (Sumber: Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

Keadilan Substantif

Keadilan dengan kualitas tertinggi, karena sejalan dengan perasaan dan tuntutan keadilan yang disuarakan publik atau dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam arti, apa yang secara formal prosedural benar, bisa saja disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang secara formal prosedural salah, bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan keadilan substantif, berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

(Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=3303)

Keadilan substantif adalah keadilan yang hakiki dan bukan hanya keadilan yang bersifat formalistis-legalistis.

(Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 129)

Kewajiban Tahanan

Tahanan wajib:

  1. Mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dlam Pasal 9 dan Pasal 10
  2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
  3. Mematuhi tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS selama mengikuti program perawatan

 (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)

Mapenaling

Mapenaling atau Masa Pengenalan Lingkungan adalah program yang ditujukan kepada narapidana/tahanan yang baru, bertujuan agar mereka lebih memahami kondisi di Lapas/Rutan, mentaati peraturan yang ada dan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kegiatan ini meliputi kegiatan:

 

  1. Penjelasan tata tertib menjadi napi (narapidana/tahanan)
  2. Penjelasan pelayanan kunjungan
  3. Penjelasan pelayanan kesehatan dan perawatan
  4. Penjelasan hak-hak napi/tahanan
  5. Penjelasan tentang kegiatan kerja
  6. Penjelasan fasilitas Lapas/Rutan
  7. Penjelasan peerapan disiplin melalui kegiatan baris berbaris dan pembinaan kesadaran hukum
  8. Penjelasan program kegiatan pembinaan, dsb
Panitera

Pejabat pengadilan yang tugasnya membantu hakim dalam sidang dan membuat berita acara.

 (Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita: Jakarta, hal. 86)

    Pencabutan Kebebasan

    Segala bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang dibawah suatu lingkungan pengawasan publik atau privat dimana orang tersebut tidak diijinkan meninggalkan tempat tersebut sesukanya, berdasr perintah otoritas pengadilan, administrasi, atau lainnya.

     (Sumber: pasal 11 Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang dicabut Kebebasannya atau Havana Rules Resolusi No. 45/113, Sidang Pleno ke 68, 14 Desember 1990)

    Juklak Perawatan Tahanan

    Petunjuk yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama perawatan tahanan berlangsung.

    (Sumber: Petujuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

    Pornografi Anak

    Setiap representasi, dengan cara apapun, seorang anak yang terlibat dalam aktifitas seksual yang nyata atau yang disimulasi atau setiap representasi bagian seksual anak untuk tujuan-tujuan seksual.

     (Sumber: pasal 2(c) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No. A/54/L84 at 5 (2000))

    Penangkapan

    Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

     (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

    Advokasi

    Advokasi adalah seperangkat kegiatan yang ditargetkan dan diarahkan pada pembuat kebijakan agar dapat mendukung isu kebijakan tertentu. Advokasi dapat pula berarti menyampaikan pesan kepada orang lain untuk menghasilkan pemahaman masyarakat yang lebih luas tentang permasalahan dan isu-isu lain, perubahan dalam lebijakan, undang-undang, dan pelayanan. Kegiatan advokasi dapat melibatkan aksi di semua tingkatan, secara lokal maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga pembuat kebijakan Nasional.

    (Sumber: Pusat Pencegahan Lakhar BNN. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan. Jakarta: BNN. Hlm. 5)

    Alat Bukti yang Sah

    Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk (kesimpulan hakim atas keterkaitan berbagai alat bukti), keterangan terdakwa.

     (Sumber: pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

    Anak Berhadapan dengan Hukum

    Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

     (Sumber: UNICEF, Child Protection Information Sheet, Child Protection INFORMATION Sheet, 2006)

    Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

     (Sumber: Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak)

    Banding

    Banding adalah pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi).

    Bantuan Hukum dan Penyuluhan

    Upaya mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum,  memberikan pelayanan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.

     (Sumber: Petujuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

    Batal Demi Hukum

    Batal demi hukum adalah suatu kondisi dimana putusan hakim dinyatakan batal demi hukum. Misalnya ketika hakim memutuskan perkara anak tanpa mendapat rekomendasi dari petugas pemasyarakatan (peneliti kemasyarakatan), maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum.

     (Sumber: Didin Sudirman. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI. 2007. Hlm. 112)

    Bimbingan Bakat

    Usaha  menyalurkan dan mengembangkan kecakapan alami yang dimiliki Tahanan yang dilaksanakan di dalam Rutan dan yang bersifat produktif.

     (Sumber: Petnujuk Teknis  Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

    Bimbingan Keterampilan

    Penyaluran dan pengembangan minat tahanan untuk mengikuti keterampilan.

     Sumber: Petnujuk Teknis  Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

    Buku Register A I

    Buku register kode A.I digunakan untuk tahanan pada tingkat kepolisian.

    Buku Register A III

    Buku Register A.III digunakan untuk tahanan pada kewenangan Hakim tingkat pertama.

    Buku Register A V

    Buku Register A.V digunakan untuk tahanan pada tingkat kasasi.

    (Sumber: Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hlm. 71)

    Buku Register B I

    Buku register B1 digunakan untuk narapidana dengan masa pidana seumur hidup.

    Buku Register B IIa

    Buku register B IIa digunakan untuk narapidana dengan masa pidana satu tahun atau kurang.

    Buku Register D

    Untuk mencatat barang-barang atau uang yang dibawa tahanan dan dititipkan pada Rutan. Barang-barang yang amat berharga disimpan sebagai barang presiosa dalam tempat yang aman (misalnya cincin kawin, permata, uang)

     (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Himpunan Peraturan Peeundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Keamanan dan Ketertiban. Jakarta:2004. Hlm. 110-111)

    Buku Register F

    Untuk mencatat kalau ada pelnggaran tata tertib dari seorang tahanan.

    Daktiloskopi

    Daktiloskopi adalah suatu sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu proses pengamatan dan penelitian sidik jari, yang dipergunakan untuk berbagai keperluan/kebutuhan, tanda bukti, tanda pengenal ataupun sebagai pengganti tanda tangan (cap Jempol). Daktiloskopi juga dapat dikatakan sebagai cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari struktur sidik jari untuk tujuan identifikasi kriminal, pendaftaran, dan investigasi.

    (Sumber: The Great Soviet Encyclopedia (1979) yang diakses melalui http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Dactyloscopy,pada 3 Oktober 2011)

    Diskriminasi

    Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu mau¬pun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

     (Sumber: Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

    Diskriminasi atas dasar Kecacatan

    Diskriminasi atas dasar kecacatan berarti pembedaan, eksklusi, atau pembatasan apa pun atas dasar kecacatan yang bertujuan untuk atau berdampak pada perusakan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam hal politik, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya, berdasarkan kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal ini termasuk segala bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan atas akomodasi yang layak.

     (Sumber: Konvensi Hak Penyandangan Cacat Pasal 2)

    Eksepsi

    Eksepsi (keberatan) atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai exception atau plead adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat dakwaan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat dakwaan. Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak di terima atau ditolak.

    Eksepsi diatur dalam pasal 136 HIR/pasal 162 RBg. Pasal 125 (2), 160-162 RBg, dan pasal 356(4) RV. Tergugat yang mengajukan eksepsi disebut excipien. Ada dua macam eksepsi yaitu :

    A. Prosesual eksepsi (eksepsi formil), yaitu eksepsi yang berdasar hukum formil (acara/proes), yang meliputi :

    1) Eksepsi tidak bewenang secara absolute

    2) Eksepsi tidak berwenang secara relatiif

    3) Eksepsi Nebis in idem (eksepsi van gewisde zaak)

    4) Eksepsi diskwalifikator

    5) Eksepsi gugatan kabur

    B. Materil eksepsi, yaitu eksepsi berdasarkan hukum materiil, yang meliputi :

    1) Dilatoir eksepsi

    2) Prematoir eksepsi

    Hak Terdakwa

    Hak terdakwa antara lain:

    1. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum
    2. Hak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
    3. Hak Segera diadili oleh pengadilan
    4. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai
    5. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

    (Sumber: Pasal 50-51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

    Hak terdakwa antara lain:

    • Hak segera menerima atau segera menolak putusan
    • Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
    • Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).
    • Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
    • Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanayang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

     (Sumber: Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2002)

    Hakim Pengadilan

    Pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

     (Sumber: pasal 12 UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum)

    Hakim Banding

    Hakim Banding adalah hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.

    (Sumber: Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)

    Hakim WASMAT

    Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan

     (Sumber: Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

    Hubungan Tahanan dengan Pihak Luar

    Suatu jalinan komunikasi antara tahanan dengan pihak luar atau sebaliknya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

     (Sumber: Petujuk Teknis Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

    Hukum Acara Perdata

    Keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum perdata dapat ditegakkan, dalam hal penegakan dikehendaki berhubung terjadinya suatu pelanggaran dan bagaimana ia dapat dipelihara dalam hal suatu tindakan pemeliharaan dikehendaki berhubung terjadinya suatu peristiwa perdata.

     (Sumber: R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum,cet. Ke-17 Jakarta: Penebar Swadaya, 2008. Hal. 51)

    Hukum Acara Pidana

    Keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal tejadinya suatu pelanggaran atau bagaimana negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran.

     (Sumber: R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum,cet. Ke-17 Jakarta: Penebar Swadaya, 2008. Hal. 52)

    Incraht/Inkrah

    Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

     (Sumber: http://hukumpedia.com/index.php?title=in-kracht)

    Jasa Hukum

    Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

     (Sumber: Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat)

    Justifikasi Diversionaris

    Suatu argumen yang menyatakan bahwa pengadilan anak memberikan kebaikan bagi anak, karena menimbulkan lebih sedikit kerugian dibandingkan proses pengadilan biasa.

     (Sumber: Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 47)

    Keadilan Normatif

    Keadilan yang hanya berdasarkan kitab undang-undang.

    (Sumber: TvOne. Satu jam Lebih Dekat: Dengan 11 Tokoh Paling Inspiratif Indonesia. Jakarta: PT. Mizan Publika. 2010. Halm 76.)

    Keamanan dan Ketertiban Rutan

    Sebagai salah satu kegiatan dalam perawatan tahanan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tertib yang dapat menunjang keberhasilan perawatan tahanan.

    (Sumber: Petujuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

    Kunjungan
    1. Setiap tahanan berhak mendapat kunjungan dari
      1. Keluarga, lembaga sosial atau lembaga-lembaga lain (pasal 60 dan pasal 61 KUHAP jo pasal 20 ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 tahun 1983).
      2. Rohaniawan dan dokter pribadi (pasal 58 dan 63 KUHAP).
      3. Penasehat hukum (pasal 70 ayat (1) KUHAP jo pasal 20 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983).
    2. Setiap ada kunjungan dicatat dalam buku kunjungan.
      1. Pejabat penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Panitera serta pejabat Rupbasan, Balai Bispa dan Lapas karena jabatannya dapat menemui tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan identitas yang bersangkutan. Khusus untuk pejabat Rupbasan, Balai Bispa dan Lapas harus sepengetahuan pejabat yang berwenang.
    Overstaying

    Kondisi yang dialami oleh tahanan yang ditahan tanpa ada surat perintah penahanan dan tidak berubahnya status terpidana menjadi narapidana karena tidak ada petikan putusan dan surat eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum.

     (Sumber: Bambang Sumardiono dkk. Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying di Rutan dan Lapas, Jakarta: CDS-Ditjen Pemasyarakatan,  2011. Hal. 6)

    Pelayanan Tahanan

    Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.

    (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Naraopidana/Tahanan)

    Perdagangan Anak

    Setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dialihkan dari seseorang atau sekelompok orang kepada kepada orang lain dengan imbalan atau pertimbangan lainnya.

     (Sumber: pasal 2(a) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No. A/54/L84 at 5 (2000))

    Prostitusi Anak

    Penggunaan seorang anak dalam aktivitas seksual dengan imbalan atau pertimbangan lainnya.

     (Sumber: pasal 2(b) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No. A/54/L84 at 5 (2000))

    Pecandu

    Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

    (Sumber: Pasal 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Narkotika)