Dalam merespon situasi darurat pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 mengenai pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19. Hingga 8 April 2020, diketahui sebanyak 33.861 orang dikeluarkan melalui program asimilasi, dan 1.815 orang dibebaskan atas hak integrasi (Suara.com, 2020). Mekanisme ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak di Lapas dan Rutan yang rentan karena sudah berkelebihan penghuni sehingga lebih mudah terjadinya penyebaran virus. Kebijakan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi ketidakpatuhan hukum dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kembali tindak kejahatan oleh narapidana yang dikeluarkan. Maka dari itu, dirasa perlu untuk memberikan perhatian lebih pada potensi pengulangan kejahatan (re-offending) yang ditimbulkan dari pengeluaran narapidana secara massal.

Key Poin:

•Pada kondisi normal, potensi pengulangan kejahatan pada narapidana yang bebas tetap ada. Sehingga, untuk situasi darurat yang membutuhkan pengeluaran dan pembebasan dini, kemungkinan adanya pengulangan kejahatan tentu perlu menjadi perhatian bagi pemasyarakatan.
•Program asimilasi dan intergasi menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas sebagai garda terdepan untuk melaksanakan pengawasan dan pembimbingan.
•Dalam menunjang fungsi pengawasan, masyarakat dapat mengambil andil melalui Pokmas yang bekerja sama dengan Bapas setempat. Keterlibatan ini sejalan dengan konsep desistance dimana dukungan sosial dapat menjadi faktor yang menekan keinginan seseorang untuk melakukan pengulangan kejahatan.