Jakarta, 27 September 2021. Menyikapi tragedi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang pada 08 September 2021 lalu, Center for Detention Studies (CDS), The Asia Foundation/ Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (TAF/AIPJ2), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Webinar Perubahan Politik Pemidanaan dan UU Pemasyarakatan: Solusi Tragedi Kebakaran Lapas yang dilakukan via Zoom.

Webinar yang dibagi dalam dua sesi ini bertujuan untuk memahami berbagai sudut pandang baik praktisi hukum, pemangku kebijakan, maupun akademisi dalam mengupas kejadian kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang.  Lewat berbagai sudut pandang ini, diskusi webinar juga diharapkan berujung pada identifikasi solusi untuk menyelesaikan fenomena kelebihan kapasitas yang telah berlangsung hampir 15 tahun di sistem pemasyarakatan Indonesia.

  1. Ali Aranoval, Direktur CDS, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tragedi kebakaran Lapas Kelas I  Tangerang tidak lepas dari kondisi kelebihan kapasitas sebanyak 245% dan bisa terjadi di Lapas lain. 

“Menjadi tugas kita bersama untuk menemukan solusinya – baik dari aspek politik, kebijakan dan regulasi nasional. Penjabaran solusi ini juga harus memenuhi aspek hak asasi manusia, yang perlu kita terapkan mulai dari pelaksanaan tugas hingga fungsisi teknis,” ujarnya.

   

Adapun pembicara dari pihak pemangku kebijakan dari Kumham, Bappenas dan MPR RI menyampaikan bahwa banyak upaya yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah untuk membantu mengurangi terjadinya fenomena kelebihan kapasitas. Salah satunya melalui intervensi arus masuk dan arus keluar pada kebijakan yang berkorelasi dengan angka overcrowding di Lapas.  Intervensi arus masuk dan arus keluar ini salah satunya telah diimplementasikan lewat kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi selama masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan tingkat overcrowding sebanyak 20% pada tahun 2020.

Tentang upaya penurunan tingkat overcrowding, Dewi Indriana, S.Sos selaku Peneliti di CDS menambahkan bahwa terdapat tiga kebijakan yang potensial pada penurunan overcrowding yaitu Kebijakan Bagi Pengguna Narkotika, Kebijakan Bagi Narapidana Pendek (narapidana dengan durasi pemenjaraan singkat INI DIBAEAH LIMA TAHUN????), dan Kebijakan Asimilasi & Integrasi. Intervensi arus masuk dan arus keluar melalui tiga kebijakan tersebut harus dioptimalkan, karena jika tidak, hasil dalam riset prediktif yang dilakukan oleh CDS menunjukkan bahwa tingkat overcrowding Lapas/Rutan di Indonesia pada tahun 2021 bisa mencapai angka 84% dan berpotensi terus mengalami peningkatan hingga mencapai 136% pada tahun 2025.

Tidak hanya memaparkan hasil riset prediktif, Dewi Indriana, S.Sos juga memaparkan beberapa rekomendasi untuk mengatasi overcrowding yang dibagi berdasarkan arus masuk dan arus keluar. Pada arus masuk, rekomendasi yang diberikan ialah dengan melakukan optimalisasi pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, optimalisasi pemidanaan non penjara dalam bingkai keadilan restoratif, dan pengesahan regulasi alternatif pemenjaraan: RKUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU Narkotika. Sementara rekomendasi pada arus keluar ialah berupa pembentukan Kebijakan Pra-asimilasi yang mana rekomendasi dalam jangka pendeknya ialah dengan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pra-asimilasi, sedangkan untuk jangka menengah ialah dengan penetapan Surat Perintah, Pedoman dan Standar pelaksanaan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Di akhir webinar, para pembicara menYOROTI bahwa kondisi kelebihan kapasitas di Lapas Indonesia sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kebakaran Lapas yang terjadi menjadi alarm kita bersama untuk segera membenahi kondisi ini. 

Perlu adanya upaya bersama antara penegak hukum dan pemangku kebijakan serta lembaga penelitian untuk memperbarui kebijakan pemidanaan khususnya PADA RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Narkotika.

Indriana Mega Kresna (CDS)