Materi Webinar Prison Overcrowding

Materi Webinar Prison Overcrowding

Keynote Speech oleh Keynote Speech oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum. (Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia) dengan tema "Dampak Pengesahan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan RKUHP terhadap Pengurangan Overcrowding di Lapas/Rutan", baca atau unduh selengkapnya di sini. Materi oleh Pujo Harinto, Bc.I.P., S.Sos., M.Si. (Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dengan tema "Rencana Penerapan...

Dampak Overcrowding Lapas dan Rutan: Analisis Monetary & Non-Monetary

Dampak Overcrowding Lapas dan Rutan: Analisis Monetary & Non-Monetary

Overcrowding telah menjadi permasalahan utama di dalam Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pada alur masuk dan alur keluar narapidana setiap tahunnya. Berdasarkan hasil riset dari Center For Detention Studies tentang prediksi penanganan overcrowding di Lapas dan Rutan pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) kebijakan yang mampu menekan penurunan angka overcrowding. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan bagi pengguna narkotika, kebijakan bagi pidana pendek, dan kebijakan asimilasi...

SAH! RUU Pemasyarakatan Resmi Jadi Undang-Undang

SAH! RUU Pemasyarakatan Resmi Jadi Undang-Undang

(07/007/12) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-28 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemasyarakatan menjadi undang-undang. Hal ini tentu menjadi kabar bahagia bagi Pemasyarakatan karena melalui UU ini maka Pemasyarakatan dapat memberikan penguatan dan pembaharuan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dengan lebih optimal. UU Pemasyarakatan yang baru juga diharapkan dapat memperkuat kewenangan...

Laporan Penelitian Standar Biaya Hidup Narapidana per 2018

Laporan Penelitian Standar Biaya Hidup Narapidana per 2018

Kebutuhan penghuni penjara pada prinsipnya sama dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya yaitu mencakup makan, minum, pakaian, air bersih dan sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan sebagaimana pula disebutkan dalam United Nations Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (the Mandela Rules), pemenuhan hakhak narapidana yang terkait dengan kebutuhan hidup yang bersifat fisik. Indonesia sampai saat ini memang belum...

Policy Brief Analisis Dampak Peredaran Narkotika di Lapas/Rutan Indonesia Terhadap Sistem Pemasyarakatan dan Ketahanan Nasional

Policy Brief Analisis Dampak Peredaran Narkotika di Lapas/Rutan Indonesia Terhadap Sistem Pemasyarakatan dan Ketahanan Nasional

Tingginya angka narapidana narkotika pengguna menciptakan pasar bagi para bandar untuk menyelundupkan danmengedarkan narkotika dalam lapas/rutan. Selain itu, kondisi overcrowding pada UPT Pemasyarakatan—yang juga dipengaruhi terlampau banyaknya narapidana terkait narkotika—membuat para bandar menjadi tidak terawasi secara optimal. Dampaknya, petugas menjadi kewalahan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengamanan dan pengawasan arus keluar masuk benda terlarang—terbukti dengan sering...

Peredaran Narkotika di Lapas/Rutan Indonesia: Suatu Analisis Dampak terhadap Sistem Pemasyarakatan & Keamanan Negara

Peredaran Narkotika di Lapas/Rutan Indonesia: Suatu Analisis Dampak terhadap Sistem Pemasyarakatan & Keamanan Negara

Terdapat berbagai fenomena yang berkaitan dengan kasus peredaran narkotika di Lapas/Rutan membuktikkan bahwa perlu diadakannya sebuah upaya untuk memeriksa ulang faktor-faktor yang membuat peredaran narkotika di lingkungan Lapas/Rutan terus terjadi. Sebab, hanya dengan memahami akar penyebabnya secara menyeluruh dan mendalam maka sebuah upaya untuk memperbaiki strategi penanganan peredaran narkotika di lapas dan rutan dapat berhasil. Serta yang tidak kalah penting, bagaimana dampaknya terhadap...

Pengendalian Overcrowding: Analisis Kontribusi Kebijakan Terhadap Penurunan Angka Kepadatan Hunian Lapas/Rutan

Pengendalian Overcrowding: Analisis Kontribusi Kebijakan Terhadap Penurunan Angka Kepadatan Hunian Lapas/Rutan

Analisa kondisi dan strategi penanganan overcrowding telah direncanakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Lapas dan Rutan. Akan tetapi, setelah tahun 2017 implementasi penanganan belum terlihat kontribusinya. Meskipun kebijakan pengeluaran dalam skala besar pada masa darurat COVID-19 tahun 2020 menyebabkan penurunan signifikan, namun presentase overcrowding masih berada pada 81% dan bahkan mengalami kenaikan...

Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan

Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan

Buku ini disusun dengan maksud agar Standar Pelayanan Pemasyarakatan dapat diterapkan dengan baik oleh penyelenggara layanan pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Penyusunan buku ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan fungsi manajemen dalam upaya optimalisasi penerapan layanan pemasyarakatan. Fungsi manajemen yang terdapat dalam buku ini dimulai dari penerapan layanan sesuai...

Community Based Corrections: Peluang dan Strategi Implementasi di Indonesia

Community Based Corrections: Peluang dan Strategi Implementasi di Indonesia

Community-based corrections merupakan sebuah konsep penghukuman yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan akibat pidana penjara dengan menekankan pada pembinaan berbasis masyarakat. Buku ini disusun untuk memberikan pemaparan mengenai community-based corrections yang telah berkembang dan/atau juga berpeluang untuk diimplementasikan lebih jauh dalam sistem pemidanaan di Indonesia, serta untuk merumuskan strategi yang dapat diupayakan dalam rangka pengimplementasian tersebut....

Penahanan Tidak Sah dan Masalah Overstaying di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Penahanan Tidak Sah dan Masalah Overstaying di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu penyebab overcrowded adalah adanya narapidana, terpidana, atau tahanan yang mengalami overstaying. Overstaying dalam konteks ini adalah mereka yang seharusnya sudah dibebaskan/ dilepaskan namun masih berada di dalam Lapas/Rutan karena hal-hal tertentu seperti belum diterimanya surat perpanjangan penahanan mereka. Secara hukum dapat dikatakan, para tahanan yang mengalami overstaying ini telah mengalami penahanan yang tidak sah (arbitary detention) yang juga merupakan salah satu...