Launching Database Geospasial Tindak Pidana Terorisme dan Webinar Perkembangan Terorisme Global dan Pengaruhnya bagi Indonesia

Launching Database Geospasial Tindak Pidana Terorisme dan Webinar Perkembangan Terorisme Global dan Pengaruhnya bagi Indonesia

Press Release Launching Database Geospasial Tindak Pidana Terorisme dan Webinar Perkembangan Terorisme Global dan Pengaruhnya bagi Indonesia Jakarta, 09 September 2021. Center for Detention Studies (CDS) bekerjasama dengan Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), I-Khub BNPT, dan Peace Generation Indonesia (PeaceGen) melakukan launching database geospasial tindak pidana terorisme, yaitu sebuah database geospasial tindak pidana terorisme di Indonesia...

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan

     Jakarta, 15 Juli 2021. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bersama Center for Detention Studies (CDS), dan bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) serta Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan.      Kegiatan diikuti oleh 34 pejabat teknis Direktorat Jenderal...

ANALISIS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN 2016 – 2020)

ANALISIS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN 2016 – 2020)

     Adanya database kasus terorisme diharapkan dapat menjadi panduan bagi hakim untuk memahami karakteristik dan cara kerja kelompok atau jaringan teror. Pemahaman jaksa dan hakim atas kedua hal tersebut dapat membentuk cara pandang terhadap tindak pidana terorisme secara lebih holistik. Oleh sebab itu, dalam konteks Indonesia juga diperlukan sebuah database kasus terorisme. Penelitian yang dibahas dalam buku ini merupakan sebuah dasar bagi pengembangan database kasus terorisme di...

Pola Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pola Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

     Pemberantasan tindak pidana terorisme telah menjadi salah satu agenda nasional Indonesia sejak Bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Upaya pemberantasan ditunjukkan dengan pemidanaan terhadap pelaku teror dan terorisme lewat UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Sejak 2002 hingga penelitian ini dilakukan, lebih dari 1300 pelaku...

Realitas Penjara Indonesia

Realitas Penjara Indonesia

     Buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan, di lima daerah, yakni; (1) DKI Jakarta, (2) Banten, (3) DIY, (4) Surabaya, dan (5) Palembang.

Realitas Penjara Indonesia 2

Realitas Penjara Indonesia 2

     Buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan, di lima daerah, yakni; (1) Aceh, (2) Bandung, (3) Nusakambangan, dan (4) Semarang.

Realitas Penjara Indonesia 3

Realitas Penjara Indonesia 3

     Buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan, di lima daerah, yakni; (1) Makassar, (2) Lombok, (3) Lampung, dan (4) Bali.

Realitas Penjara Indonesia 4

Realitas Penjara Indonesia 4

     Buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan, di lima daerah, yakni; (1) Kupang, (2) Pontianak, dan (3) Manado.

Kajian Community-Based Correction

Kajian Community-Based Correction

     Fenomena pemenjaraan merupakan bagian yang masih sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hukum masih mengutamakan hukuman yang bersifat institusional di mana seseorang yang terbukti bersalah dihukum penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Akibatnya, mayoritas Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia mengalami overcrowding.      Masalah yang dialami Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama menjalani masa hukumannya adalah kurang terpenuhinya hak-hak...

Kajian Model Reintegrasi Anak

Kajian Model Reintegrasi Anak

     Anak yang berkonflik dengan hukum akan menghadapi berbagai macam permasalahan akibat tindakan kriminal yang telah dilakukannya, tidak hanya permasalahan dengan hukum saja, akan tetapi permasalahan dengan lingkungan masyarakat. Permasalahan lain yang muncul terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan belum banyak dilakukan dealam proses penanganannya adalah pendekatan reintegrasi sebelum anak benar-benar kembali ke masyarakat. Harus dipertimbangkan pula kesiapan keluarga dan masyarakat...