Kajian Model Reintegrasi Anak

Kajian Model Reintegrasi Anak

     Anak yang berkonflik dengan hukum akan menghadapi berbagai macam permasalahan akibat tindakan kriminal yang telah dilakukannya, tidak hanya permasalahan dengan hukum saja, akan tetapi permasalahan dengan lingkungan masyarakat. Permasalahan lain yang muncul terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan belum banyak dilakukan dealam proses penanganannya adalah pendekatan reintegrasi sebelum anak benar-benar kembali ke masyarakat. Harus dipertimbangkan pula kesiapan keluarga dan masyarakat...

The Political Economy of Pre-trial Detention

The Political Economy of Pre-trial Detention

     Pre-trial detention has increasingly become recognised as an important problem in prisons, contributing to overcrowding and poor prison conditions. It can indicate how state and society treats suspects, and can indicate problems with compliance with the principles of due process, presumption of innocence, and the application of the rule of law more broadly.      This is a study of the political economy of pre-trial detention in Indonesia. It analyses the key features of pre-trial...

Kajian Bahan Makanan

Kajian Bahan Makanan

Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi narapidana dan tahanan di institusi pemasyarakatan. Hak dasar ini diatur dalam Rules 22 of Mandela Rules yang menyatakan: “1. Setiap narapidana/tahanan harus disediakan makanan dengan nilai gizi yang cukup untuk kesehatan oleh administrasi penjara dengan kualitas yang bagus serta dipersiapkan dan disajikan dengan baik.   2. Air minum harus tersedia bagi narapidana/tahanan kapan pun dia membutuhkannya”      Aturan lain yang mengatur terkait...

JOB VACANCY – CENTER FOR DETENTION STUDIES

JOB VACANCY – CENTER FOR DETENTION STUDIES

Center for Detention Studies (CDS) is an NGO established on February 19th, 2009. CDS has conducted many studies and research regarding with correctional system and reform to protect, fulfil, and respect the rights of person deprived of liberty. The findings and outputs of studies are disseminated through policy regulations, books, and research instrument. We are looking for a professional and highly motivated person to join us as: Researcher Assistant Qualifications: Bachelor degree majoring...

Call for Proposal

Call for Proposal

Center for Detention Studies (CDS) conducted research on the patterns of criminal conviction on terrorism acts in Indonesia in 2019. One of the findings is the form of demographic data on the terrorism acts conviction. We find that there is repetition of the terrorism acts ranging from smaller to larger scale because of the unbroken cycle of terror due to the strong understanding of terrorism and the active network. Hence it is important to have a holistic database related to the background of...

Policy Brief Potensi Gangguan Keamanan

Policy Brief Potensi Gangguan Keamanan

Menyebarnya SARS-CoV-2, atau lebih dikenal dengan Covid-19, menimbulkan kekhawatiran mengenai penularan virus tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam situasi pandemi seperti sekarang, Lapas dapat diibaratkan seperti “aquarium”. Sekali satu orang di dalamnya tertular, maka penularan terhadap populasi sisanya tidak terhindarkan (Meliala, 2020). Untuk mencegah penularan, hingga 20 April 2020 Kementerian Hukum dan HAM melalui Permenkumham No....

Policy Brief Penahanan & Fair Trial

Policy Brief Penahanan & Fair Trial

Situasi COVID-19 telah menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk ikut melakukan langkah pencegahan penyebarannya, terutama di tempat-tempat penahanan. Per 1 Mei 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan 39.193 narapidana dan mengambil langkah menutup Rutan/Lapas dari tahanan baru.Kejaksaan Agung RI menginstruksikan agar jajarannya mempertimbangkan pemberian pengalihan/penangguhan penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan 22 KUHAP.POLRI memerintahkan jajarannya agar...

Policy Brief Potensi Reoffending

Policy Brief Potensi Reoffending

Dalam merespon situasi darurat pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 mengenai pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19. Hingga 8 April 2020, diketahui sebanyak 33.861 orang dikeluarkan melalui program asimilasi, dan 1.815 orang dibebaskan atas hak integrasi (Suara.com, 2020). Mekanisme ini...

Rencana Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana di Indonesia

Rencana Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana di Indonesia

JAKARTA, 31 Maret (CDS) — Kebijakan pengeluaran narapidana dari lapas maupun rutan yang dilakukan banyak negara menjadi salah satu cara untuk menekan angka persebaran virus corona di dalam sel. Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara mengatakan hal serupa. “Pemerintah bisa mempermudah pengeluaran kebijakan pembantaran bagi tahanan yang belum mendapatkan putusan ‘inkracht’ di rutan maupun atau pengurangan masa tahanan para narapidana,” kata Amir. Hari Selasa (31/3), Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna...

Perbandingan Kebijakan Pengurangan Tahanan/Narapidana di Pelbagai Negara

Perbandingan Kebijakan Pengurangan Tahanan/Narapidana di Pelbagai Negara

JAKARTA, 31 Maret (CDS) — Penetapan wabah virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret yang didasarkan pada fakta bahwa penyebaran virus terjadi ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom, mengatakan sudah terdapat lebih dari 118.000 kasus di 114 negara, tidak terkecuali Indonesia.  “Kami sangat khawatir dengan tingkat penyebaran dan keparahan serta dengan kelambanan. karena itu kami telah membuat...