JAKARTA, 31 Maret (CDS) — Kebijakan pengeluaran narapidana dari lapas maupun rutan yang dilakukan banyak negara menjadi salah satu cara untuk menekan angka persebaran virus corona di dalam sel. Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara mengatakan hal serupa.

“Pemerintah bisa mempermudah pengeluaran kebijakan pembantaran bagi tahanan yang belum mendapatkan putusan ‘inkracht’ di rutan maupun atau pengurangan masa tahanan para narapidana,” kata Amir.

Hari Selasa (31/3), Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana. Selain Kepmen, Kemenkumham RI juga mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak. Kedua aturan tersebut menjadi payung hukum yang memuat ketentuan-ketentuan untuk melakukan asimilasi juga integrasi.

Lalu bagaimana kriteria dan penilaian bagi narapidana dan anak yang boleh dikeluarkan atau dibebaskan?

Dalam kedua laporan tersebut narapidana yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menjalani setengah masa pidana lah yang bisa mendapat asimilasi. Sedangkan untuk anak, minimal telah menjalani tiga bulan masa pidana. Sedangkan untuk integrasi, narapidana harus menyertakan berkas-berkas seperti salinan register F, laporan perkembangan pembinaan, fotokopi putusan sebagai syarat.

Kriteria narapidana dan anak yang bisa dibebaskan atau dikeluarkan memang menjadi perhatian sejumlah kalangan. Gatot Goei, peneliti CDS, dalam diskusi daring yang dilakukan oleh masyarakat sipil pada Minggu (29/3) lalu mengatakan risk-assessment dan kriminogenik mampu menjadi salah satu parameter penilaian.

“Penilaian risiko mempertimbangkan empat dimensi (keselamatan, keamanan, kemasyarakatan, dan kestabilan. Sedangkan kriminogenik mengukur potensi pengulangan kejahatan atau residivisme. Dua model penilaian tersebut masuk dalam prinsip Risk, Need, Responsivity (RNR) yang dibutuhkan untuk melihat potensi residivisme,” ungkapnya.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sebenarnya sudah memiliki kedua instrumen tersebut, tetapi digunakan untuk keperluan penempatan awal narapidana. Meski begitu keduanya bisa digunakan untuk menentukan narapidana mana yang bisa dikeluarkan dari lapas maupun rutan.

Gatot juga menambahkan perlu adanya daftar narapidana mana yang masuk dan tidak masuk dalam upaya pembebasan karena kondisi darurat sekarang. Dalam hal ini, Kemenkumham kemudian merilis daftar narapidana mana saja yang tidak bisa mendapat pembebasan atau pengeluaran. Narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional terorganisasi, serta warga negara asing lah yang tidak bisa mendapatkan asimilasi maupun integrasi.