Adalah benda/barang yg digunakan untuk melakukan tindakpidana. Atau benda/barang yg menjadi tujuan suatu tindak pidana. Atau benda/barang yg digunakan untuk membantu tindak pidana. Atau benda/barang yg tercipta/hasil dari suatu tindak pidana. Atau benda/barang berupa informasi dalam arti khusus.

Dalam KUHAP Pasal 39 (1), barang bukti yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Sedangkan dalam penjelasan KUHAP pasal 46 ayat 1, barang bukti didefinisikan benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan

Benda/barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesahalan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.

(Sumber: Sudarsono. Kamus Hukum. Cet.2. Jakarta: Rineka Cipta. 1999. Halm.47)

Barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai bukti di sidang pengadilan.

(Sumber: Ansori Hasibuan, Syarifuddin Petenasse, Ruben Ahmad. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa. 1990. Halm.130)

Adalah Benda yg disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

(Sumber: Pasal 1 butir 2 PP No. 27 thn 1983)

Adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

 (Sumber: Juklak/juklis No. E2.UM.01.06.86 tentang Pengelolaan Rupbasan)

Adalah penjualan barang kepada umum dan dilakukan dimuka umum yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat/peserta lelang (pengumuman lelang) dan dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khas, bersifat kompetitif dan penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang, serta penjualan tersebut harus dilaksanakan oleh/dihadapan pejabat lelang dan olehnya dibuat acara bila tidak, maka dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran.

(Sumber : pasal 1b Vendu Reglement)

Lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

(Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Mutasi administrasi adalah mutasi yang terjadi karena pengalihan administrasi (seperti yang terjadi dalam proses peradilan) atau setelah adanya keputusan hakim, tapi benda sitaan atau barang rampasan tersebut masih tetap berada di dalam Rupbasan.

Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

(Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.

(Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Pemeliharaan basan baran adalah kegiatan mengawasi dan memelihara benda dan barang rampasan Negara yang disimpan di Rupbasan sehingga keutuhannya, baik jenis, macam, kadar, kualitas, dan kuantitasnya tetap terjamin.

Adalah kejaksaan selaku eksekutor.

Pengamanan basan baran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menangkal adanya gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Basan dan Baran dari luar maupun dari dalam Rupbasan.

Penyelamatan Basan Baran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan Basan dan Baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam/manusia.

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

(Sumber: pasal 1 UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Registrasi basan dan baran adalah kegiatan pencatatan dalam buku pendaftaran, penyiapan administrasi, dan dokumentasi.

Adalah apabila lelang telah dilaksanakan dan pemenang lelang yang telah ditunjuk tidak atau tidak sepenuhnya membayar pokok lelang dan bea lelang, akibatnya, uang jaminan pembeli wanprestasi disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara.

(Sumber : Pasal 16 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)