Rumah Tahanan

Adjudikasi

Adjudikasi adalah proses dan tahap dalam peradilan pidana yang meliputi pemeriksaan perkara di pengadilan hingga tahap pembacaan putusan pengadilan.

(Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)

Advokasi

Advokasi adalah seperangkat kegiatan yang ditargetkan dan diarahkan pada pembuat kebijakan agar dapat mendukung isu kebijakan tertentu.

Advokasi dapat pula berarti menyampaikan pesan kepada orang lain untuk menghasilkan pemahaman masyarakat yang lebih luas tentang permasalahan dan isu-isu lain, perubahan dalam lebijakan, undang-undang, dan pelayanan. Kegiatan advokasi dapat melibatkan aksi di semua tingkatan, secara lokal maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga pembuat kebijakan Nasional

(Sumber: Pusat Pencegahan Lakhar BNN. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan. Jakarta: BNN. Hlm. 5)

Alat Bukti yang Sah

Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk (kesimpulan hakim atas keterkaitan berbagai alat bukti), keterangan terdakwa

(Sumber: pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Anak Berhadapan dengan Hukum

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

(Sumber: UNICEF, Child Protection Information Sheet, Child Protection INFORMATION Sheet, 2006)

Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

(Sumber: Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak)

Banding

Banding adalah pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi).

Bantuan Hukum dan Penyuluhan

Upaya mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum,  memberikan pelayanan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi Tahanan.

(Sumber: Petujuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

Batal Demi Hukum

Batal demi hukum adalah suatu kondisi dimana putusan hakim dinyatakan batal demi hukum. Misalnya ketika hakim memutuskan perkara anak tanpa mendapat rekomendasi dari petugas pemasyarakatan (peneliti kemasyarakatan), maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum.

(Sumber: Didin Sudirman. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI. 2007. Hlm. 112)

Bimbingan Bakat

Usaha  menyalurkan dan mengembangkan kecakapan alami yang dimiliki tahanan yang dilaksanakan di dalam rutan dan yang bersifat produktif.

(Sumber: Petnujuk Teknis  Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

Bimbingan Keterampilan

Penyaluran dan pengembangan minat Tahanan untuk mengikuti keterampilan.

Sumber: Petnujuk Teknis  Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

Buku Register A I

Buku register kode A I digunakan untuk tahanan pada tingkat kepolisian

Buku Register A III

Buku Register A III digunakan untuk tahanan pada kewenangan Hakim tingkat pertama

Buku Register A V

Buku Register A V digunakan untuk tahanan pada tingkat kasasi.

(Sumber: Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hlm. 71)

Buku Register B I

Buku register B1 digunakan untuk narapidana dengan masa pidana seumur hidup

Buku Register B II a

Buku register B II a digunakan untuk narapidana dengan masa pidana satu tahun atau kurang.

Buku Register D

Untuk mencatat barang-barang atau uang yang dibawa tahanan dan dititipkan pada Rutan. Barang-barang yang amat berharga disimpan sebagai barang presiosa dalam tempat yang aman (misalnya cincin kawin, permata, uang)

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Deirektorat Jenderal Pemasyarakatan. Himpunan Peraturan Peeundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Keamanan dan Ketertiban. Jakarta:2004. Hlm. 110-111)

Buku Register F

Untuk mencatat kalau ada pelanggaran tata tertib dari seorang tahanan.

Cabang Rutan

Cabang Rutan adalah Rutan selain yang dibentuk oleh Menteri di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Cabang RUTAN mempunyai tugas dan fungsi RUTAN di daerah hukum Cabang RUTAN yang bersangkutan. Cabang RUTAN mempunyai fungsi:

  1. Melakukan pelayanan tahanan dan pengelolaan Cabang RUTAN;
  2. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan Cabang RUTAN;
  3. Melakukan urusan tata usaha.

(Sumber: Pasal 24 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03. Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)

Diskresi

Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

(Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Diskriminasi atas dasar Kecacatan

Diskriminasi atas dasar kecacatan berarti pembedaan, eksklusi, atau pembatasan apa pun atas dasar kecacatan yang bertujuan untuk atau berdampak pada perusakan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam hal politik, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya, berdasarkan kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal ini termasuk segala bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan atas akomodasi yang layak.

(Sumber: Konvensi Hak Penyandangan Cacat Pasal 2)

Diskriminasi terhadap Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

(Sumber: Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 1)

Eksepsi

Eksepsi (keberatan) atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai exception atau plead adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat dakwaan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat dakwaan. Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak di terima atau ditolak.

Eksepsi diatur dalam pasal 136 HIR/pasal 162 RBg. Pasal 125 (2), 160-162 RBg, dan pasal 356(4) RV. Tergugat yang mengajukan eksepsi disebut excipien. Ada dua macam eksepsi yaitu:

1. Prosesual eksepsi (eksepsi formil), yaitu eksepsi yang berdasar hukum formil (acara/proses), yang meliputi:

A. Eksepsi tidak bewenang secara absolute
B. Eksepsi tidak berwenang secara relatiif
C. Eksepsi Nebis in idem (eksepsi van gewisde zaak)
D. Eksepsi diskwalifikator
E. Eksepsi gugatan kabur

2. Materil eksepsi, yaitu eksepsi berdasarkan hukum materiil, yang meliputi :

A. Dilatoir eksepsi
B. Prematoir eksepsi

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

(Sumber:  Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

(Sumber:  Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Hakim Anak

Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim Anak harus mempunyai kualifikasi: a) telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(Sumber: Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

Hakim Kasasi

Hakim Kasasi adalah hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.

(Sumber: Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)

Hizen van Bewaring

Hizen van Bewaring adalah Rumah-rumah tahanan

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendera Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004. Hlm. 5)

Hukum Acara Perdata

Keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum perdata dapat ditegakkan, dalam hal penegakan dikehendaki berhubung terjadinya suatu pelanggaran dan bagaimana ia dapat dipelihara dalam hal suatu tindakan pemeliharaan dikehendaki berhubung terjadinya suatu peristiwa perdata.

(Sumber: R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum,cet. Ke-17 Jakarta: Penebar Swadaya, 2008. Hal. 51)

Hukum Perdata

Hukum perdata atau hukum sipil adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang diterbitkan karena tiap-tiap orang boleh (a priori) memelihara atau memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri menurut pendapat-pendapatnya sendiri.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur perhubungan antara orang, termasuk badan hukum, mengatur pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka timbal balik dan hak-hak mereka atas kebendaan.

(Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.2008. Hlm. 53)

Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan atau pidana kurungan berdasarkan KUHP Pasal 18 adalah:

  • Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
  • Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau Pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
  • Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

 (Sumber: Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Jaksa

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak seagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Juklak Perawatan Tahanan

Petunjuk yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama perawatan tahanan berlangsung.

(Sumber: Petujuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

Justifikasi Intervensionis

Suatu argumen yang menekankan pada hal-hal baik yang dapat dicapai oleh program-program yang dilaksanakan oleh para ahli kesejahteraan anak.

(Sumber: Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 47)

Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.

(Sumber: Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

Keadilan Substantif

Keadilan dengan kualitas tertinggi, karena sejalan dengan perasaan dan tuntutan keadilan yang disuarakan publik atau dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam arti, apa yang secara formal prosedural benar, bisa saja disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang secara formal prosedural salah, bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan keadilan substantif, berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

(Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=3303)

Keadilan substantif adalah keadilan yang hakiki dan bukan hanya keadilan yang bersifat formalistis-legalistis.

(Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 129)

Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

(Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Kunjungan
  1. Setiap tahanan berhak mendapat kunjungan dari;
    a. Keluarga, lembaga sosial atau lembaga-lembaga lain (pasal 60 dan pasal 61 KUHAP jo pasal 20 ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 tahun 1983).
    b. Rohaniawan dan dokter pribadi (pasal 58 dan 63 KUHAP).
    c. Penasehat hukum (pasal 70 ayat (1) KUHAP jo pasal 20 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983).

2. Setiap ada kunjungan dicatat dalam buku kunjungan.

a. Pejabat penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Panitera serta pejabat Rupbasan, Balai Bispa dan Lapas karena jabatannya dapat menemui tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan identitas yang bersangkutan. Khusus untuk pejabat Rupbasan, Balai Bispa dan Lapas harus sepengetahuan pejabat yang berwenang.

Mapenaling

Mapenaling atau Masa Pengenalan Lingkungan adalah program yang ditujukan kepada narapidana/tahanan yang baru, bertujuan agar mereka lebih memahami kondisi di Lapas/Rutan, mentaati peraturan yang ada dan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kegiatan ini meliputi kegiatan:

  1. penjelasan tata tertib menjadi napi (narapidana/tahanan)
  2. penjelasan pelayanan kunjungan
  3. penjelasan pelayanan kesehatan dan perawatan
  4. penjelasa hak-hak napi/tahanan
  5. penjelasan tentang kegiatan kerja
  6. penjelasan fasilitas Lapas/Rutan
  7. penjelasan peerapan disiplin melalui kegiatan baris berbaris dan pembinaan kesadaran hukum
  8. penjelasan program kegiatan pembinaan, dsb
Masa Pengenalan Lingkungan

Kegiatan yang mencakup usaha untuk mengenalkan Tahanan baru dengan lingkungan Rutan serta hak dan kewajibannya maupun usaha Rutan untuk dapat mengadakan pengamatan dan penelitian yang berguna bagi kegiatan perawatan selanjutnya.

(Sumber: Petunjuk Teknis Nomor. E. 76.UM.01.06. tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

    Panitera

    Pejabat pengadilan yang tugasnya membantu hakim dalam sidang dan membuat berita acara.

    (Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita: Jakarta, hal. 86)

    Pencabutan Kebebasan

    Segala bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang dibawah suatu lingkungan pengawasan publik atau privat dimana orang tersebut tidak diijinkan meninggalkan tempat tersebut sesukanya, berdasr perintah otoritas pengadilan, administrasi, atau lainnya.

    (Sumber: pasal 11 Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang dicabut Kebebasannya atau Havana Rules Resolusi No. 45/113, Sidang Pleno ke 68, 14 Desember 1990)

    Prostitusi Anak

    Penggunaan seorang anak dalam aktivitas seksual dengan imbalan atau pertimbangan lainnya.

    (Sumber: pasal 2(b) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No. A/54/L84 at 5 (2000))

    Pecandu

    Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

    (Sumber: Pasal 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Narkotika)

    Penahanan

    Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

    (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

    Penahanan Rumah

    Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

    (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

    Pendaftaran Tahanan

    Kegiatan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, penyiapan administrasi tahanan, statistik dan dokumentasi tahanan.

    (Sumber: Petujuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

    Pendaftaran tahanan terdiri dari tahap-tahap berikut:

    • Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan dan mencocokkannya dengan tahanan yang bersangkutan.
    • Mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/ penetapan penahanan dalam Buku Register A menurut golongan tahanan tersebut.
    • Meneliti kembali barang-barang yang dibawa tahanan dan mencatat dalam Buku Penitipan Barangbarang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis antara lain pemiliknya dan sebagainya.
    • Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal dicatat dalam Buku Register D dan kemudian barangbarang tersebut atau uang disimpan (dititipkan) di dalam lemari besi (brandkast).
    • Mencatat identitas tahanan, mengambil sidik jari tahanan yang dicap pada surat perintah/penetapan penahanan dan kartu daktiloskopi serta mengambil foto tahanan.
    • Pemeriksaan kesehatan tahanan kepada dokter atau petugas medis Rutan/Cabrutan.
    • Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat Berita Acara Penerimaan tahanan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Unit Pendaftaran atas nama Kepala Rutan/Cabrutan dan pengawalnya, kemudian mempersilakan pengawal tersebut meninggalkan Rutan/ Cabrutan.
    • Kepada tahanan baru kemudian diberikan barang perleng-kapan Rutan/Cabrutan

    (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hlm. 71)

    Penerimaan Tahanan

    Penerimaan tahanan dicatat dalam buku register daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan. Penerimaan meliputi:

    1. Penelitian surat sebagai dasar penahanan
    2. Pencocokan nama tahanan
    3. Penggeledahan badan dan atau barang

    (Sumber: Peraturan Menteri Kehakima Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara)

    Pengadilan

    Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yaitu memeriksa dan memutus perkara sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang.

    (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 88)

    Penggeledahan

    Penggeledahan adalah kegiatan pemeriksaan yang menyeluruh secara detail, teliti, dan seksama guna mengantisipasi masuk-keluarnya barang atau alat yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban peri kehidupan warga binaan.

    (Sumber: Pusat Pencegahan Lakhar BNN.  Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan. Jakarta: BNN. 2009. Hlm. 83)

    Pengeluaran Tahanan demi Hukum

    Tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Rutan dan Kepala Lapas untuk mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau telah habis masa perpanjangan penahanan.

    (Sumber: Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor……tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum)

    Penuntutan

    Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yangberwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

    (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

    Penyelidik

    Penyelidik adalah pejabat pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

    (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

    Penyelenggaraan Daktiloskopi

    Penyelenggaraan daaktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengmabil, merekam, mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat keterangan sidik jari seseorang.

    (Sumber: Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Tentang Daktiloskopi)

    Penyidikan

    Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

    (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

    Peradilan

    Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.

    (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 89)

    Perawatan Kesejahteraan Tahanan

    Kegiatan yang dilakukan dalam upaya melayani kebutuhan perlengkapan, makanan dan kesehatan tahanan.

    (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

    Pidana

    Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

    (Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal. 126)

    Prohibition Policy

    Suatu kebijaksanaan kriminal untuk menanggulangi suatu tindak pidana dengan jalan melarang kegiatan perdagangan minuman keras atau narkotika melalui undang-undang.

    Ratifikasi

    Pengesahan suatu perjanjian internasional.

    (Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita: Jakarta, hal. 93)

    Rumah Tahanan Negara

    Rumah tahanan negara adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan, tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Kelas yaitu:

    1. RUTAN Klas I;
    2. RUTAN Klas IIA;
    3. RUTAN Klas IIB;

     (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)

    Sidik Jari

    Sidik jari adalah kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu. Sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang paling akurat karena:

    1. Sidik jari manusia tidak berubah selamanya
    2. Sidik jari manusia tidak ada yang sama
    3. Sidik jari sebagai salah satu alat bukti dapat dibedakan:
    Tahanan Rutan

    Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

    (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

      Tahanan Rumah

      Tahanan yang penahanannya dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

      (Sumber: Pasal 22 ayat (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

      Terpidana

      Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

      (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Tersangka

      Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

      (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Tindak Pidana Khusus

      Tindak pidana khusus adalah jika tindak pidana khusus itu mencakup unsure-unsur yang ada pada tindak pidana umum, akan tetapi pidananya masih ada unsure kekhususanya. Contohnya adalah korupsi, pelanggaran HAM yang berat, terorisme, perdagangan orang, dan PKDRT.

      Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).

      (Sumber: http://elfi-indra.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-khusus.html)

      Ultimum Remedium

      Ultimum Remedium merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa penjara sebaiknya merupakan upaya terakhir yang harus diambil dalam penjatuhan sanksi pidana.

      Sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

      (Sumber: Todung Mulya Lubis dan Alexander Ray. Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Buku Kompas. 2009.)

      Admisi Orientasi

      Admisi orientasi dikenal pula dengan istilah Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Pada proses ini pembimbing pemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap-tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, CMB hingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.

      (Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009 Hlm. 114)

      Advokat

      Advokat adalah pengacara, konsultan hukum yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

      (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)

      Alibi

      Alibi adalah ketidakhadiran tertuduh pada saat dan di tempat kejahatan atau pelanggaran sedang dilakukan

      (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.hal.8)

      Aparat Kepolisian

      Aparat kepolisian atau anggota kepolisian yang selanjutnya disebut dengan anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

      (Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

      Bantuan Hukum

      Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

      (Sumber: pasal 1 ayat 9 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat)

      Bantuan Hukum secara Pro-Bono

      Jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

      (Sumber: Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma)

      Berita Acara Pemberitaan (BAP)

      BAP adalah pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.

      Bimbingan Kegiatan

      Suatu Kegiatan yang meliputi usaha menyalurkan dan mengembangkan bakat dan keterampilan serta pengelolaan hasil karya tahanan.

      (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

      Buku Register A

      Buku yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/ penetapan penahanan menurut golongan tahanan tersebut.

      (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hlm. 71)

      Buku Register A II

      Buku register A II digunakan untuk tahanan di tingkat kejaksaan

      Buku Register A IV

      Buku Register A IV digunakan untuk tahanan pada tingkat Banding.

      Buku Register B, B I, B II

      Buku register B digunakan untuk mencatat identitas narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

      Buku Register B II

      Buku register B II digunakan untuk narapidana dengan masa pidana sementara 1 s/d 20 tahun.

      Buku Register C

      Pencatatan berkaitan dengan seseorang yang dihukum baan dikarenakan ketidakmampuannya dalam membayar hutang

      Buku Register E

      Pencatatan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya yang menemui narapidana atau anak didik pemasyarakatan dicatat dalam buku daftar kunjungan.

      (Sumber: Pasal 30 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

      Buku Register G

      Buku register G adalah buku untuk mencatat riwayat penyakit yang dialami narapidana maupun tahanan selama di dalam Lapas.

      (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan)

      Daktiloskopi

      Daktiloskopi adalah suatu sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu proses pengamatan dan penelitian sidik jari, yang dipergunakan untuk berbagai keperluan/kebutuhan, tanda bukti, tanda pengenal ataupun sebagai pengganti tanda tangan (cap Jempol).

      Cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari struktur sidik jari untuk tujuan identifikasi kriminal, pendaftaran, dan investigasi.

      (Sumber: The Great Soviet Encyclopedia (1979) yang diakses melalui http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Dactyloscopy,pada 3 Oktober 2011)

      Diskriminasi

      Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu mau¬pun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

      (Sumber: Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

      Diskriminasi Rasial

      Diskriminasi rasial berarti pembedaan, pelarangan, pembatasan atau pengutamaan apa pun yang didasarkan pada ras, arna kulit, asal-usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tuj uan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan hak -hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan dasar di setiap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum yang lain.

      (Sumber: Konvensi Internasional tentang Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi Rasial Pasal 1)

      Diversi

      Diversi merupakan program atau cara penyelesaian perkara dengan mengalihkannnya dari Sistem Peradilan Pidana formal. Tujuannya untuk: menghindari penahanan, menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi si pelaku pada saat telah berada di luar, agar si pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana. Diversi juga bertujuan agar bagaimana sedapat mungkin pelaku kejahatan atau pelanggaran terhindar dari pidana penjara karena sebenarnya sistem peradilan pidana pun memiliki keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun secara sumber daya manusia

      (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4thEd)).

      Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

      (Sumber: Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pidana Anak)

      Ganti Kerugian

      Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

      (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Hak Terdakwa

      Hak terdakwa antara lain:

      1. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum
      2. Hak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
      3. Hak segera diadili oleh pengadilan
      4. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai
      5. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

      (Sumber: Pasal 50-51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Hak terdakwa antara lain:

      • Hak segera menerima atau segera menolak putusan
      • Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
      • Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).
      • Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
      • Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanayang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

      (Sumber: Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2002)

      Hakim Pengadilan

      Pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
      (Sumber: pasal 12 UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum)

      Hakim Banding

      Hakim Banding adalah hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal

      (Sumber: Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)

      Hakim WASMAT

      Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan

      (Sumber: Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Hubungan Tahanan dengan Pihak Luar

      Suatu jalinan komunikasi antara tahanan dengan pihak luar atau sebaliknya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

      (Sumber: Petujuk Teknis Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

      Hukum Acara Pidana

      Keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal tejadinya suatu pelanggaran atau bagaimana negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran.

      (Sumber: R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum,cet. Ke-17 Jakarta: Penebar Swadaya, 2008. Hal. 52)

      Hukum Pidana

      Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya

      (Sumber: Ikhtisar Ilmu Hukum, Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006. Hal. 84)

      Hukum pidana juga dapat diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

      1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan
      dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

      1. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
      1. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

      (Sumber: Prof. Moeljatno. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

      Inkracht/Inkrah

      Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

      (Sumber: http://hukumpedia.com/index.php?title=in-kracht)

      Jasa Hukum

      Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

      (Sumber: Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat)

      Justifikasi Diversionaris

      Suatu Argumen yang menyatakan bahwa pengadilan anak memberikan kebaikan bagi anak, karena menimbulkan lebih sedikit kerugian dibandingkan proses pengadilan biasa.

      (Sumber: Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 47)

      Kartu Daktiloskopi

      Kartu daktiloskopi adalah kartu yang dibuat berdasarkan identifikasi sidik jari tersangka atau terpidana

      Keadilan Normatif

      Keadilan yang hanya berdasarkan kitab undang-undang.

      (Sumber: TvOne. Satu jam Lebih Dekat: Dengan 11 Tokoh Paling Inspiratif Indonesia. Jakarta: PT. Mizan Publika. 2010. Halm 76.)

      Keamanan dan Ketertiban Rutan

      Sebagai salah satu kegiatan dalam perawatan Tahanan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tertib yang dapat menunjang keberhasilan perawatan tahanan.

      (Sumber: Petujuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

      Keterangan Anak

      Keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini

      (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Kewajiban Tahanan

      Tahanan wajib:

      1. Mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dlam Pasal 9 dan Pasal 10
      2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
      3. Mematuhi tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS selama mengikuti program perawatan

      (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)

      Lembaga Bantuan Hukum

      Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

      (Sumber: Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma)

      Masa Penahanan

      Jangka waktu penempatan tahanan di Rutan atau Lapas berdasarkan perintah atau penetapan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penahanan oleh Undang-Undang.

      (Sumber: Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor……tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum)

      Overstaying

      Kondisi yang dialami oleh tahanan yang ditahan tanpa ada surat perintah penahanan dan tidak berubahnya status terpidana menjadi narapidana karena tidak ada petikan putusan dan surat eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum.

      (Sumber: Bambang Sumardiono dkk. Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying di Rutan dan Lapas, Jakarta: CDS-Ditjen Pemasyarakatan,  2011. Hal. 6)

      Pelayanan Tahanan

      Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.

      (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Naraopidana/Tahanan)

      Perdagangan Anak

      Setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dialihkan dari seseorang atau sekelompok orang kepada kepada orang lain dengan imbalan atau pertimbangan lainnya.

      (Sumber: pasal 2(a) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No. A/54/L84 at 5 (2000))

      Pornografi Anak

      Setiap representasi, dengan cara apapun, seorang anak yang terlibat dalam aktifitas seksual yang nyata atau yang disimulasi atau setiap representasi bagian seksual anak untuk tujuan-tujuan seksual.

      (Sumber: pasal 2(c) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No. A/54/L84 at 5 (2000))

      Penangkapan

      Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

      (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Penahanan Kota

      Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

      (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Penasihat Hukum

      Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

      (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Penempatan Tahanan

      Penempatan tahanan terdiri dari tahap-tahap berikut:

      • Tahanan baru ditempatkan di blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
      • Tahanan yang berpenyakit menular harus dikarantinakan dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian juga terhadap tahanan yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (Register G).
      • Setiap tahanan perlu diwawancarai untuk kepentingan perawatannya di Rutan/Cabrutan.
      • Dalam penempatan tahanan wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan:
      1. Jenis kelamin
      2. Umur
      3. Tingkat pemeriksaan
      4. Jenis perkara
      5. Kewarganegaraan
      • Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar, umur, tingkat pemeriksaan, tanggal habis masa penahanan (expirasi tahanan) dan lain-lain yang dianggap perlu.
      • Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok yang akan memberikan atau mengadakan:
      1. Penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan.
      2. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

      (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat JenderalPemasyarakatan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hlm. 71-72)

      Pengacara

      Penasehat hukum, pengemban perkara, pembela, seorang sarjana hukum yang pekerjaannya atau mata pencahariannya ialah mengajukan dan membela perkara-perkara di muka pengadilan, berasal dari kata “acara” sehingga dapat pula didefinisikan sebagai orang yang mahir dalam acara (di muka pengadilan)

      (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 88)

      Pengadilan Anak

      Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. 

      (Sumber: Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)

      Pengeluaran Tahanan

      Suatu kegiatan mengeluarkan tahanan baik untuk sementara waktu maupun yang bersifat tetap yang didasarkan pada surat perintah/penetapan tahanan yang sah.

      (Sumber: Petnujuk Teknis  Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

      Peninjauan Kembali

      Peninjauan kembali, yaitu kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah diketahuinya hal-hal baru (novum) yang dulu tidak diketahui sewaktu perkaranya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. (lihat vonis)

      (Sumber: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

      Penuntut Umum

      Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

      (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Penyelidikan

      Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

      (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Penyidik

      Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus olehundang-undang untuk melakukan penyidikan.

      (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Penyiksaan

      Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh penga¬kuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menguhukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apa-bila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditumbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapu pun dan atau pejabat publik.

      (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

      Perawatan Tahanan

      Proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang meliputi perawatan jasmani dan rohani.

      (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

      Petugas Blok

      Petugas blok bertugas membuka, membersihkan, dan mengunci blok tahanan. Kunci-kunci blok/sel pada waktu siang hari dipegang oleh petugas blok, pada malam hari disimpan dalam lemari kunci yang terkunci, anak kunci lemari tempat kunci dipegang oleh Komandan Jaga.

      (Sumber: Pelaksanaan Pengawasan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

      Pra Adjudikasi

      Pra adjudikasi adalah proses dan tahap dalam peradilan pidana yang meliputi penyelesaian perkara di lingkup penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan.

      (Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)

      Psikotropika

      Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

      (Sumber: Pusat Pencegahan Lakhar BNN. Advokasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan. Jakarta: BNN. 2009. Hlm: 11)

      Reclassering

      Sebutan untuk penampungan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

      (Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007.hlm. 10)

      Saksi

      Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

      (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Tahanan

      Seorang yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Tahanan selanjutnya digolongkan menjadi beberapa golongan. Berikut ini golongan tahanan:

      1. Tahanan AI: Tahanan Kepolisian
      2. Tahanan AII: Tahanan titipan kejaksaan
      3. Tahanan A III: Tahanan titipan pengadilan negeri
      4. Tahanan A IV: Tahanan titipan pengadilan tinggi
      5. Tahanan AV: Tahanan titipan Mahkamah Agung

      (Kasasi)

      Tahanan Kota

      Tahanan yang penahanannya dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

      (Sumber: Pasal 22 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

      Terdakwa

      Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

      (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Terpidana Penjara atau Kurungan

      Mereka yang telah diputus oleh hakim dengan pidana penjara atau kurungan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

      (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

      Tertangkap Tangan

      Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

      (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

      Tindak Pidana Umum

      Tindak pidana umum atau Generic crime adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak “pidana yang berdiri sendiri” atau independent crimes, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana.

      Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil.

      (Sumber: http://elfi-indra.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-khusus.html)