Salah satu bentuk penanggulangan terorisme adalah dengan membentuk sebuah kebijakan kontraterorisme yang berbasis data (evidence based policy). Di Indonesia, BNPT bertanggungjawab penuh dalam memastikan terlaksananya penyusunan kebijakan dan perancangan strategi kontra-terorisme tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, tentu saja diperlukan sebuah data yang mumpuni untuk memastikan terciptanya pendekatan-pendekatan kontra-terorisme yang strategis. Oleh sebab itu, dalam rangka penguatan, yakni dalam hal ini BNPT, Center for Detention Studies(CDS) telah melakukan pengumpulan data putusan tindak pidana terorisme yang terjadi sekitar tahun 2002 hingga 2021. Dari data yang dikumpulkan tersebut, dibentuklah sebuah Database Geospasial Tindak Pidana Terorisme (Database) yang bisa menggambarkan berbagai aspek terorisme yang belum pernah dikaji secara kuantitatif sebelumnya, yakni aspek demografi, aspek karakteristik jaringan, serta aspek pola pemidanaan. Database ini juga menampilkan hot-spot kejahatan terorisme yang disajikan dalam bentuk peta. Sasaran pengguna dari database ini adalah Aparat Penegak Hukum seperti BNPT, Hakim, Jaksa, Polisi, Pemasyarakatan serta akademisi maupun peneliti. Tampilan dalam database ini juga dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah pengguna dalam melakukan profiling terhadap terdakwa kejahatan terorisme.

https://cds.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Policy-Brief-Datase-Gesospasial-sebagai-Upaya-Penguatan-Penanggulangan-Tindak-Pidana-Terorisme-di-Indonesia-1.pdf