Realitas Penjara Indonesia

Buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan, di lima daerah, yakni; (1) DKI Jakarta, (2) Banten, (3) DIY, (4) Surabaya, dan (5) Palembang.

Realitas Penjara Indonesia 2

Buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan, di lima daerah, yakni; (1) Aceh, (2) Bandung, (3) Nusakambangan, dan (4) Semarang.

Realitas Penjara Indonesia 3

Buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan, di lima daerah, yakni; (1) Makassar, (2) Lombok, (3) Lampung, dan (4) Bali.

Realitas Penjara Indonesia 4

Buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan, di lima daerah, yakni; (1) Kupang, (2) Pontianak, dan (3) Manado.

Policy Brief Potensi Gangguan Keamanan

Policy Brief Potensi Gangguan Keamanan

Menyebarnya SARS-CoV-2, atau lebih dikenal dengan Covid-19, menimbulkan kekhawatiran mengenai penularan virus tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam situasi pandemi seperti sekarang, Lapas dapat diibaratkan seperti “aquarium”. Sekali satu orang di...

Policy Brief Penahanan & Fair Trial

Policy Brief Penahanan & Fair Trial

Situasi COVID-19 telah menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk ikut melakukan langkah pencegahan penyebarannya, terutama di tempat-tempat penahanan. Per 1 Mei 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan 39.193 narapidana dan mengambil langkah menutup...

Policy Brief Potensi Reoffending

Policy Brief Potensi Reoffending

Dalam merespon situasi darurat pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 mengenai pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam...

Kajian Bahan Makanan

Kajian Bahan Makanan

Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi narapidana dan tahanan di institusi pemasyarakatan. Hak dasar ini diatur dalam Rules 22 of Mandela Rules yang menyatakan: “1. Setiap narapidana/tahanan harus disediakan makanan dengan nilai gizi yang cukup untuk...

The Political Economy of Pre-trial Detention

The Political Economy of Pre-trial Detention

Pre-trial detention has increasingly become recognised as an important problem in prisons, contributing to overcrowding and poor prison conditions. It can indicate how state and society treats suspects, and can indicate problems with compliance with the principles of...

Kajian Model Reintegrasi Anak

Kajian Model Reintegrasi Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum akan menghadapi berbagai macam permasalahan akibat tindakan kriminal yang telah dilakukannya, tidak hanya permasalahan dengan hukum saja, akan tetapi permasalahan dengan lingkungan masyarakat. Permasalahan lain yang muncul terhadap...

Kajian Community-Based Correction

Kajian Community-Based Correction

Fenomena pemenjaraan merupakan bagian yang masih sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hukum masih mengutamakan hukuman yang bersifat institusional di mana seseorang yang terbukti bersalah dihukum penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan...