Center for Detention Studies

Protecting Detainees and Inmates’ Human Right Since 2009

Learn More

Researches

Advocacies

Monitoring

Center for Detention Studies (CDS)

is a nonprofit organization established on February 19, 2009 in Jakarta. CDS was founded by human rights activists and academics who are concerned with penal reform in Indonesia. Through its programs and activities, CDS always strives to improve performance in Correctional Institutions in order to provide protection, respect and fulfillment of the rights of people who are being deprived of their liberty.

“Kapal Pengayoman Nusakambangan” sumber: database cds.

WHAT WE DO

Research

We conducted a lot of researches in order to improve the correctional system in Indonesia.

Learn More…

Advocacies

We has also involved in regulation drafting related to correctional system in Indonesia.

Learn More…

Monitoring

We do monitoring to ensure that the rights and obligations of detainees and prisoners are properly and cleanly fulfilled from  corruption, collusion, and nepotism (KKN).

Learn More…

RECENT NEWS

Rencana Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana di Indonesia

Rencana Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana di Indonesia

JAKARTA, 31 Maret (CDS) — Kebijakan pengeluaran narapidana dari lapas maupun rutan yang dilakukan banyak negara menjadi salah satu cara untuk menekan angka persebaran virus corona di dalam sel. Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara mengatakan hal serupa. “Pemerintah...

OUR DATABASE

Click Here

OUR WORK

Realitas Penjara Indonesia

Realitas Penjara Indonesia

     Buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan, di lima...

Policy Brief Penahanan & Fair Trial

Policy Brief Penahanan & Fair Trial

Situasi COVID-19 telah menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk ikut melakukan langkah pencegahan penyebarannya, terutama di tempat-tempat penahanan. Per 1 Mei 2020, Direktorat Jenderal...

Policy Brief Potensi Reoffending

Policy Brief Potensi Reoffending

Dalam merespon situasi darurat pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 mengenai pengeluaran dan...