Center for Detention Studies
Researches
Advocacies
Monitoring
is a nonprofit organization established on February 19, 2009 in Jakarta. CDS was founded by human rights activists and academics who are concerned with penal reform in Indonesia. Through its programs and activities, CDS always strives to improve performance in Correctional Institutions in order to provide protection, respect and fulfillment of the rights of people who are being deprived of their liberty.
“Kapal Pengayoman Nusakambangan” sumber: database cds.
Research
We conducted a lot of researches in order to improve the correctional system in Indonesia.
Advocacies
We has also involved in regulation drafting related to correctional system in Indonesia.
Monitoring
We do monitoring to ensure that the rights and obligations of detainees and prisoners are properly and cleanly fulfilled from corruption, collusion, and nepotism (KKN).
RECENT NEWS
Materi Seminar Nasional Sinergitas Aparat Penegak Hukum Pasca Pengesahan UU 1/2023 Tentang KUHP & UU 22/2022 Tentang Pemasyarakatan
Materi oleh Pujo Harinto, Bc.I.P., S.Sos., M.Si. (Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dengan tema PK Bapas dan Litmas dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, baca atau unduh selengkapnya di sini. Materi oleh Dr....
Materi Webinar Prison Overcrowding
Keynote Speech oleh Keynote Speech oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum. (Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia) dengan tema "Dampak Pengesahan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan RKUHP terhadap Pengurangan Overcrowding di...
SAH! RUU Pemasyarakatan Resmi Jadi Undang-Undang
(07/007/12) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-28 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemasyarakatan menjadi undang-undang. Hal ini tentu menjadi kabar bahagia bagi...
OUR WORK
Panduan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana
Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan perkara yang berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berorientasi pada pembalasan atau hukuman. Dalam keadilan...
Policy Brief Analisis Monetary & Non-Monetary Dampak Overcrowding Lapas dan Rutan
Penanganan overcrowding sangat penting dilakukan karena akan berdampak secara signifkan pada pencegahan berbagai macam dampak negatif pelaksanaan pengelolaan Lapas dan Rutan. Analisis dari sisi...
Laporan Penelitian Manajemen Penanganan Anak dan Warga Binaan Kasus Terorisme di Indonesia: Scoping Study
Dampak dari pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme, muncul kategori narapidana baru yaitu narapidana teroris dengan karakteristiknya tersendiri yang menolak representasi negara, berisiko...
Policy Brief Perlindungan Penghayat Kepercayaan di Lapas dan LPKA
Ditulis oleh: Daniella Talita, S.Sos Aliran kepercayaan pada praktiknya belum terakomodasi dalam kebijakan pelaksanaan pembinaan di LAPAS dan LPKA. Padahal, secara konstitusional setiap warga...
Policy Brief Analisis Dampak Peredaran Narkotika di Lapas/Rutan Indonesia Terhadap Sistem Pemasyarakatan dan Ketahanan Nasional
Tingginya angka narapidana narkotika pengguna menciptakan pasar bagi para bandar untuk menyelundupkan danmengedarkan narkotika dalam lapas/rutan. Selain itu, kondisi overcrowding pada UPT...
Policy Brief Database Geospasial sebagai Upaya Penguatan Penanggulangan
Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Salah satu bentuk penanggulangan terorisme adalah dengan membentuk sebuah kebijakan kontraterorisme yang berbasis data (evidence based policy). Di Indonesia, BNPT bertanggungjawab penuh dalam...