BOOKS
CDS at Glance
Indonesian prisons have long been identified as hotspots for radicalization and violent extremist recruitment. This stems from various factors, including overcrowded facilities, inadequate rehabilitation programs, and the presence of influential extremist figures who...
Panduan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana
Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan perkara yang berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berorientasi pada pembalasan atau hukuman. Dalam keadilan restoratif, fokus utamanya adalah pada proses pemulihan dan rekonsiliasi, di...
Policy Brief Analisis Monetary & Non-Monetary Dampak Overcrowding Lapas dan Rutan
Penanganan overcrowding sangat penting dilakukan karena akan berdampak secara signifkan pada pencegahan berbagai macam dampak negatif pelaksanaan pengelolaan Lapas dan Rutan. Analisis dari sisi moneter misalnya, overcrowding menyebabkan pengeluaran anggaran negara...
POLICY BRIEF
Policy Brief Perlindungan Penghayat Kepercayaan di Lapas dan LPKA
Ditulis oleh: Daniella Talita, S.Sos Aliran kepercayaan pada praktiknya belum terakomodasi dalam kebijakan pelaksanaan pembinaan di LAPAS dan LPKA. Padahal, secara konstitusional setiap warga negara, baik yang beragama dan menganut aliran kepercayaan wajib dilindungi...
Policy Brief Analisis Dampak Peredaran Narkotika di Lapas/Rutan Indonesia Terhadap Sistem Pemasyarakatan dan Ketahanan Nasional
Tingginya angka narapidana narkotika pengguna menciptakan pasar bagi para bandar untuk menyelundupkan danmengedarkan narkotika dalam lapas/rutan. Selain itu, kondisi overcrowding pada UPT Pemasyarakatan—yang juga dipengaruhi terlampau banyaknya narapidana terkait...
Policy Brief Database Geospasial sebagai Upaya Penguatan Penanggulangan
Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Salah satu bentuk penanggulangan terorisme adalah dengan membentuk sebuah kebijakan kontraterorisme yang berbasis data (evidence based policy). Di Indonesia, BNPT bertanggungjawab penuh dalam memastikan terlaksananya penyusunan kebijakan dan perancangan strategi...
Policy Brief Prediksi Pengendalian Overcrowding: Analisis Kontribusi Kebijakan terhadap Penurunan Angka Kepadatan Hunian Lapas/Rutan
Fenomena overcrowding merupakan kondisi yang terjadi ketika jumlah hunian melebihi kapasitas resmi penjara, dengan tingkat hunian melebihi dari 100% (Lappi-Seppälä, 2010). Kondisi overcrowding ini telah menjadi perhatian utama bagi pemasyarakatan Indonesia terutama...
Policy Brief Penguatan Peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Kejahatan terorisme adalah ancaman bagi seluruh sendi bangsa. Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum harus dapat mencegah pengulangan tindak pidana tersebut. Untuk mengukur keberhasilan APH, khususnya peran Mahkamah Agung dalam pemberantasan tindak pidana...
Policy Brief Peranan Mahkamah Agung dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Kejahatan terorisme adalah ancaman bagi seluruh sendi bangsa. Dengan demikian, pelaksanaan penegakanhukum harus dapat mencegah pengulangan tindak pidana tersebut. Untuk mengukur keberhasilan APH,khususnya peran Mahkamah Agung dalam pemberantasan tindak pidana...
Policy Brief Penyelenggaraan Makanan yang Layak bagi Narapidana dan Tahanan di Institusi Pemasyarakatan
Makanan merupakan hak dan kebutuhan yang fundamental bagi narapidana dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan krusial ini. Center for Detention Studies (CDS) yang bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan...
Policy Brief Potensi Gangguan Keamanan
Menyebarnya SARS-CoV-2, atau lebih dikenal dengan Covid-19, menimbulkan kekhawatiran mengenai penularan virus tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam situasi pandemi seperti sekarang, Lapas dapat diibaratkan...
Policy Brief Penahanan & Fair Trial
Situasi COVID-19 telah menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk ikut melakukan langkah pencegahan penyebarannya, terutama di tempat-tempat penahanan. Per 1 Mei 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan 39.193 narapidana dan mengambil langkah menutup...
Policy Brief Potensi Reoffending
Dalam merespon situasi darurat pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 mengenai pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam...